PADANG – Pemerintah Kota Sibolga menyampaikan permohonan maaf secara resmi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) atas tindakan ilegal oknum nelayannya. Permohonan maaf ini terkait penangkapan KM Dirga, kapal nelayan asal Sibolga, yang menggunakan pukat harimau di zona tangkap khusus nelayan kecil di perairan Sumbar.
Wali Kota Sibolga, Syukri Nazry Penarik, bersama Ketua DPRD dan sejumlah pejabat Pemerintah Kota Sibolga mendatangi kediaman Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, pada Jumat (18/7/2025). Kedatangan mereka sebagai bentuk tanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan.
“Kunjungan ini sebagai bentuk permohonan maaf kepada masyarakat Sumbar, khususnya nelayan Air Bangis, atas pelanggaran yang dilakukan oleh oknum nelayan kami. Kami juga menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah tegas Pemerintah Provinsi Sumbar,” ujar Syukri dalam pertemuan tersebut.
Dalam rombongan tersebut turut hadir Sekda, Sekwan, Kepala Dinas Kesehatan, perwakilan Dinas Perikanan, Kabag Umum, Ketua HNSI Sibolga-Tapteng, serta perwakilan nelayan jaring salam.
Vasko menyambut baik itikad baik dari Pemkot Sibolga dan mengapresiasi langkah tersebut. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa proses hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan akan tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku. “Ini bukan semata soal wilayah, tapi soal keadilan bagi nelayan kecil yang menggantungkan hidupnya pada laut. Sumbar akan selalu bersikap tegas terhadap segala bentuk pelanggaran,” tegas Vasko pada Jumat (18/7/2025).
Sebelumnya, Vasko memimpin langsung patroli laut gabungan bersama Ditpolairud, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta nelayan lokal di Air Bangis, Pasaman Barat, yang berujung pada penangkapan KM Dirga. Vasko juga telah memimpin patroli laut di perbatasan Sumbar-Sumut. Penangkapan KM Dirga menjadi bukti komitmen Sumbar dalam menjaga kedaulatan laut, melindungi ekosistem pesisir, dan melindungi hak-hak nelayan kecil dari praktik perikanan yang merusak.
