Padang – Sinergi antara Pemerintah Kota (Pemko) Padang dan pelaku jasa konstruksi terus diperkuat demi pembangunan infrastruktur yang berkualitas. Hal ini menjadi fokus utama dalam pertemuan silaturahmi antara Wali Kota Padang, Fadly Amran, dengan pengurus berbagai asosiasi jasa konstruksi dan konsultan se-Kota Padang, Jumat (25/7/2025).
Pertemuan yang bertemakan “Tantangan dan Peluang Pelaku Usaha dalam Pelaksanaan Jasa Konstruksi di Kota Padang” ini, digelar di Kediaman Resmi Wali Kota dan dihadiri oleh perwakilan dari Gapensi, Gapeksindo, Perkindo, serta Inkindo.
Wali Kota Fadly Amran menyampaikan apresiasinya atas kontribusi para kontraktor sebagai mitra strategis dalam pembangunan Kota Padang selama ini. Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku jasa konstruksi dapat semakin dipererat. “Pertemuan ini jadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku jasa konstruksi. Kami ingin mendengar langsung aspirasi dan masukan dari rekan-rekan kontraktor untuk mewujudkan pembangunan yang berkualitas, transparan, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Fadly Amran juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas, profesionalisme, dan integritas pelaku konstruksi lokal agar mampu bersaing di tingkat regional dan nasional. Pemerintah Kota Padang, menurutnya, membuka ruang dialog dan mendorong kerja sama yang produktif. “Kita ingin kontraktor dan konsultan lokal terus berkembang dan berkontribusi maksimal. Pemerintah membuka ruang dialog dan mendorong kerja sama yang produktif,” katanya.
Lebih lanjut, Fadly Amran menyoroti peran penting asosiasi jasa konstruksi dalam mendukung sembilan Program Unggulan (Progul) Kota Padang, khususnya Padang Amanah, Padang Rancak, dan UMKM Naik Kelas. “Kita ingin membangun ekosistem konstruksi yang sehat dan akuntabel. Semua pihak harus bersinergi untuk mewujudkan keadilan pembangunan di Kota Padang,” jelasnya.
Dalam sesi diskusi, sejumlah perwakilan asosiasi menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi, termasuk proses tender yang dinilai belum sepenuhnya transparan, perubahan regulasi teknis, serta hambatan pelaksanaan proyek di lapangan.
