PADANG – Realisasi program Bantuan Subsidi Upah (BSU) menjadi fokus utama kunjungan kerja Wakil Presiden (Wapres) RI, Gibran Rakabuming Raka ke Kota Padang, Rabu (30/7/2025). Didampingi Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, Gibran menekankan pentingnya dukungan penuh pemerintah daerah untuk mencapai target penyaluran 100 persen.
Di Kantor PT Pos Indonesia Padang, Wapres Gibran secara langsung meminta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. “Ini adalah program dari Bapak Presiden dan menjadi arahan langsung beliau. Maka saya tekankan kembali, realisasinya harus 100 persen. Mari kita terus bersinergi,” tegasnya.
Gibran juga mengapresiasi dukungan pemerintah daerah terhadap program-program nasional. “Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur dan Bapak Wali Kota. Tadi saya juga sempat mengunjungi Sekolah Rakyat. Ke depan, saya mohon dukungan penuh dari seluruh kepala daerah untuk menyukseskan program-program pusat seperti Sekolah Rakyat, Koperasi Desa, Makan Siang Gratis, Pemeriksaan Kesehatan Gratis, dan program prioritas lainnya dari Bapak Presiden,” imbuhnya.
Menteri Ketenagakerjaan RI, Yassierli, yang turut hadir dalam kunjungan tersebut, menjelaskan bahwa penyaluran BSU tahun 2025 merupakan pelaksanaan keempat setelah sukses pada tahun 2020 hingga 2022. Yassierli merinci, “Untuk Provinsi Sumatera Barat, capaian penyaluran BSU telah mencapai 95,33 persen. Sementara di Kota Padang, realisasi telah menyentuh angka 94,5 persen atau sekitar 60 ribu penerima manfaat.”
Secara nasional, hingga Selasa (29/7/2025) pagi, BSU telah disalurkan kepada 14,7 juta dari total 15,9 juta penerima yang memenuhi kriteria, atau setara dengan 93 persen. Penyaluran BSU tahun ini dimulai sejak Juni, dengan total anggaran sebesar Rp10,3 triliun. “Target kami adalah mendekati 100 persen pada akhir Juli 2025. Namun, masih terdapat sejumlah tantangan, sehingga target ini belum tercapai. Tantangannya seperti penerima yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), sistem kerja on-off, serta kendala kelengkapan data,” jelasnya.
Gubernur Mahyeldi memanfaatkan kunjungan Wapres untuk menyampaikan komitmen Pemprov Sumbar dalam menyukseskan program prioritas nasional. Mahyeldi mengatakan, “Termasuk saat meninjau langsung pelaksanaan Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 4 Padang yang menjadi titik kunjungan pertama Wapres.”
Selain itu, Gubernur Mahyeldi juga melaporkan berbagai capaian Pemprov Sumbar dalam mendukung program-program strategis nasional, termasuk perkembangan situasi aktual di lapangan. “Semuanya kita sampaikan kepada Wapres, mulai dari komitmen kita dalam menyukseskan berbagai program prioritas nasional hingga progres terkininya di daerah. Termasuk juga soal polemik rumah doa,” terangnya.
Mahyeldi menegaskan komitmen Sumbar dalam mendukung program nasional seperti Makan Bergizi Gratis, Pemeriksaan Kesehatan Gratis, pembentukan Koperasi Merah Putih, pendirian Sekolah Garuda, dan pemberian BSU. Bahkan, Sumbar menjadi salah satu provinsi tercepat dalam menyelesaikan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih secara nasional. “Termasuk juga dalam penyediaan lahan untuk pendirian Sekolah Garuda. Antusiasme Kepala Daerah di Sumbar cukup tinggi, banyak yang telah mengajukan proposal usulannya ke pusat,” tambahnya.
Terkait isu lokal, Mahyeldi melaporkan bahwa polemik rumah doa di kawasan Padang Sarai telah ditangani secara cepat dan menyeluruh. “Kami sampaikan bahwa situasi sudah kembali kondusif, aman dan terkendali. Aktivitas warga juga telah berjalan normal seperti biasa. Jika terdapat dugaan pelanggaran hukum, kami pastikan itu ditangani secara profesional oleh aparat penegak hukum,” tegas Mahyeldi.
Kunjungan kerja Wapres Gibran ke Sumbar berlangsung singkat, tiba di Bandara Internasional Minangkabau (BIM) sekitar pukul 08.50 WIB dan kembali ke Jakarta pada pukul 15.30 WIB. Wapres dan Gubernur Mahyeldi beserta rombongan juga menunaikan salat zhuhur berjamaah di Masjid Ihsan Darussalam, Air Pacah, yang diimami langsung oleh Gubernur Mahyeldi atas permintaan Wapres Gibran.
Kebersamaan ini menjadi simbol sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong kesejahteraan masyarakat dan memperkuat fondasi menuju Indonesia Emas 2045.
