JAKARTA – Sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha di Sumatera Barat dalam mewujudkan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak membuahkan hasil. Provinsi ini kembali meraih penghargaan Provinsi Layak Anak (Provila) 2025 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, menerima langsung penghargaan tersebut dari Menteri PPPA, Arifatul Choiri Fauzi, pada malam penganugerahan yang digelar di Auditorium K.H. M. Rasjidi, Kementerian Agama RI, Jakarta, Jumat (18/8/2025).
Usai menerima penghargaan, Mahyeldi menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya. “Penghargaan ini adalah wujud kerja bersama seluruh pihak di Sumbar mulai dari pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, organisasi masyarakat, hingga masyarakat sendiri dalam memastikan setiap anak tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang,” ujarnya.
Menurut Mahyeldi, keberhasilan Sumatera Barat meraih predikat Provinsi Layak Anak tidak terlepas dari komitmen daerah dalam menjalankan amanat UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Perpres No. 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, dan Permen PPPA No. 12 Tahun 2022.
Menteri PPPA, Arifatul Choiri Fauzi, dalam sambutannya pada Jumat (18/8/2025) mengapresiasi para kepala daerah yang telah berhasil menggerakkan program KLA di wilayahnya. “Penghargaan ini adalah bentuk apresiasi atas komitmen para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dalam menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan menghargai pandangan anak. Mewujudkan KLA bukan pekerjaan mudah dibutuhkan kepemimpinan yang kuat, dukungan kebijakan, dan program terpadu,” tegasnya.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menambahkan bahwa kota layak anak bukan hanya layak huni, tetapi juga layak dicintai. “Ini tentang membangun masa depan bangsa melalui lingkungan yang mendukung anak-anak untuk tumbuh menjadi generasi yang tangguh dan berkarakter,” ujarnya.
Diketahui, proses evaluasi KLA 2025 melibatkan berbagai tahapan, termasuk evaluasi mandiri, verifikasi administrasi, verifikasi lapangan secara hybrid, serta mendengarkan aspirasi langsung dari anak-anak mengenai pemenuhan hak dan perlindungan khusus di daerah mereka. Dengan diraihnya penghargaan ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat semakin termotivasi untuk terus memperkuat kebijakan, program, dan kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan Sumatera Barat sebagai provinsi yang benar-benar aman, inklusif, dan ramah bagi anak.
