Jakarta – Pidato Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam Sidang Tahunan MPR pada Jumat (15/8/2025) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, mendapat tanggapan dari Anggota Komisi XIII DPR RI, Shadiq Pasadigoe. Legislator dari Fraksi Partai NasDem itu menyoroti perlunya pemerataan implementasi kebijakan hingga ke pelosok Sumatra Barat.
Shadiq menilai bahwa arah besar yang disampaikan Presiden Prabowo dalam pidatonya patut didukung. “Apa yang disampaikan Presiden adalah arah besar yang patut kita dukung. Namun, implementasinya harus menyentuh seluruh lapisan masyarakat dan menjangkau daerah-daerah yang selama ini belum tersentuh secara optimal, termasuk Sumatra Barat,” ujarnya.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo memaparkan capaian kinerja pemerintahan, tantangan pembangunan ke depan, serta arah kebijakan strategis, termasuk penyiapan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai panduan pembangunan jangka panjang.
Sebagai legislator dari Dapil Sumbar I yang meliputi Kabupaten Dhamasraya, Kepulauan Mentawai, Pesisir Selatan, Sijunjung, Solok, Solok Selatan, Tanahdatar, Kota Padang, Padangpanjang, Sawah Lunto dan Kota Solok, Shadiq mengapresiasi visi yang disampaikan Presiden. Namun, ia menekankan pentingnya langkah nyata yang lebih detail dan merata di seluruh wilayah Indonesia.
Shadiq mengungkapkan bahwa Provinsi Sumbar masih menghadapi sejumlah tantangan klasik. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan infrastruktur pedesaan, ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan nagari, serta perlunya peningkatan akses modal dan digitalisasi bagi UMKM. Padahal, menurutnya, Sumbar memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif yang dapat menopang pertumbuhan nasional.
Politisi NasDem itu juga memberikan kritik konstruktif terhadap pidato Presiden. Ia menilai bahwa rencana besar yang disampaikan perlu dilengkapi dengan skema implementasi teknis, seperti insentif investasi untuk industri lokal, strategi penguatan pelatihan vokasi, dan kebijakan energi yang terjangkau untuk daerah terpencil.
Lebih lanjut, Shadiq menjelaskan peran DPR dalam mendorong kebijakan nasional. “Kami di DPR, sesuai fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran, akan mendorong agar kebijakan nasional memiliki turunan regulasi yang jelas, baik dalam bentuk perpres maupun aturan teknis lainnya, sehingga daerah punya keleluasaan untuk mengakselerasi pembangunan,” jelasnya.
Sebagai kader Partai NasDem, Shadiq menegaskan bahwa arah dan kebijakan partai yang tertuang dalam AD/ART menitikberatkan pada restorasi Indonesia, percepatan transformasi ekonomi, pemerataan pembangunan, dan penguatan partisipasi masyarakat. Ia berharap visi Presiden dapat berjalan seiring dengan semangat Partai NasDem yang mengedepankan politik tanpa mahar, keberpihakan pada rakyat, dan konsistensi pada konstitusi serta peraturan perundang-undangan.
Shadiq menutup tanggapannya dengan harapan agar PPHN dapat segera disahkan sebagai pijakan kebijakan jangka panjang, disertai pemerataan pembangunan di seluruh provinsi. “Sumatra Barat siap menjadi contoh daerah yang maju, mandiri, dan tetap menjaga nilai-nilai budaya, asalkan kebijakan pusat benar-benar berpihak dan konsisten dijalankan,” tegasnya.
