Agam — Polemik pembangunan jalan tol di wilayah Agam mulai menemukan titik terang. Exit tol tetap diarahkan keluar di Pasar Amor, sementara ruas sepanjang sekitar 6,5 kilometer dari Pasar Amor hingga Simpang Taluak akan diubah statusnya menjadi akses tol atau bypass.
Kesepakatan tersebut dibahas bersama Pemprov. Sumbar, Bupati Agam, Bupati Tanah Datar, Walikota Padang Panjang, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU, PT Hutama Karya (HK), dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN).
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengatakan, perubahan status ruas tersebut diperlukan agar pembangunan bypass sekaligus proses pembebasan lahannya dapat tetap dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).
“Dari Pasar Amor ke Simpang Taluak itu bukan lagi tol, tapi namanya akses tol. Jadi tetap kita bangun akses tol. Ini bagian dari administrasi supaya pembebasan lahannya bisa dibiayai LMAN menggunakan APBN,” ujar Andre, saat rapat pembahasan persiapan pembangunan ruas tol pekanbaru – Padang seksi Bukittinggi – Sicincin di kantor BPJN Sumbar, Kamis (10/9/2026) .
Dengan adanya skenario ini maka seluruh pembiayaan akan di tanggung oleh APBN. Untuk itu, Politisi Gerindra tersebut meminta Pemprov Sumbar segera menyurati Dirjen Bina Marga untuk mengusulkan perubahan DPPT (Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah).
Andre berharap surat tersebut dapat dikirim dalam satu hingga dua hari ke depan sehingga dialog dengan masyarakat bisa dimulai pada pekan berikutnya.
“Kalau bisa dalam waktu dekat kita sudah mulai dialog dan sosialisasi kepada masyarakat. Kita ingin bergerak cepat,” katanya.
Tak Ada Jorong yang Terbelah
Andre juga menekankan pentingnya sosialisasi langsung kepada masyarakat, terutama warga yang masih memiliki kekhawatiran terhadap pembangunan jalan tersebut.
Ia meminta Bupati Agam dan jajaran pemerintah daerah turun langsung menemui masyarakat dari jorong ke jorong.
“Kalau bisa kita duduk dengan ninik mamak yang menolak. Kita bicara dari hati ke hati supaya tidak ada kecurigaan, tidak ada dusta di antara kita,” katanya.
Menurut Andre, pendekatan dialogis penting agar pembangunan infrastruktur tidak menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.
“Untuk orang Agam, jangan sampai ada kampung yang terbelah,” tegasnya.
Ia juga memastikan ruas yang melintasi kawasan Banuhampu bukan merupakan jalan tol dalam pengertian yang dikhawatirkan masyarakat, melainkan akses tol atau bypass.
“Enggak ada tol di Banuhampu. Yang ada bypass di Banuhampu,” ujarnya.
Andre menambahkan, pada ruas tol maupun akses tol, tetap akan disiapkan akses penyeberangan bagi masyarakat apabila diperlukan, seperti jembatan penyeberangan atau flyover.
Ia berharap seluruh pihak bergerak bersama agar persoalan administrasi, pembebasan lahan, dan komunikasi dengan masyarakat dapat segera diselesaikan.
“Dengan niat baik, kebersamaan dan gotong royong, insyaallah ini bisa kita selesaikan bersama-sama,” pungkasnya. (***)
