Batam — Anggota DPD RI asal daerah pemilihan Sumatera Barat, H. Muslim M Yatim, Lc., MM, membawa langsung aspirasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama sejumlah kepala daerah yang terdampak bencana 2015 lalu dihadiri Bupati Agam, Wakil Walikota Padang, Sekda Kab. Solok dan Bupati Mentawi dalam forum strategis Rapat Anggota DPD RI Subwilayah Barat I yang mengangkat tema “Penguatan Sumatera Economic Corridor dan Pemulihan Pascabencana” di Batam, Jumat (11/9/2026).
Forum tersebut mempertemukan unsur DPD RI, pemerintah daerah, serta pimpinan kementerian dan lembaga untuk membahas berbagai agenda strategis yang berkaitan dengan percepatan pembangunan dan pemulihan Sumatera Barat pascabencana.
Dalam sambutannya, Muslim M Yatim menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat beserta pemerintah kabupaten dan kota yang terus bekerja melakukan pemulihan pascabencana.
“Pemulihan pascabencana membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Karena itu, forum ini menjadi momentum penting untuk menyampaikan langsung kebutuhan dan prioritas pembangunan Sumatera Barat kepada pemerintah pusat,” ujar Muslim.
Menurutnya, terdapat empat agenda utama yang perlu menjadi perhatian bersama.
Pertama, percepatan pemulihan pascabencana, khususnya infrastruktur dan pelayanan dasar. Menurut Muslim, kerusakan akibat bencana tidak hanya berdampak terhadap masyarakat, tetapi juga terhadap kelancaran aktivitas ekonomi dan pelayanan publik. Karena itu, proses rehabilitasi dan rekonstruksi harus dilakukan secara cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Kedua, penguatan konektivitas Sumatera Barat dengan Riau dan Jambi. Muslim menilai konektivitas antarprovinsi merupakan bagian penting dalam memperkuat Sumatera Economic Corridor. Salah satu kawasan yang membutuhkan perhatian serius adalah Sitinjau Lauik, yang memiliki posisi strategis dalam mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi barang serta jasa.
“Penguatan konektivitas tidak boleh dilihat hanya sebagai pembangunan jalan. Ini adalah bagian dari upaya membangun jalur ekonomi yang menghubungkan Sumatera Barat dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera,” katanya.
Ketiga, penguatan sentra pangan dan kawasan produksi. Muslim menekankan pentingnya dukungan terhadap infrastruktur pertanian dan kawasan produksi, termasuk **irigasi, rantai dingin (cold chain) dan infrastruktur pendukung hilirisasi.
Menurutnya, pemulihan pascabencana harus sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan nilai tambah produk masyarakat.
“Sentra produksi harus terkoneksi dengan pasar. Karena itu, irigasi, infrastruktur distribusi, cold chain, hingga hilirisasi harus menjadi satu kesatuan dalam kebijakan pembangunan,” ujarnya.
Keempat, penguatan konektivitas dan pembangunan Kepulauan Mentawai. Muslim menyampaikan bahwa pembangunan Sumatera Barat tidak boleh hanya berorientasi pada wilayah daratan. Kepulauan Mentawai juga perlu mendapatkan perhatian dalam aspek konektivitas, infrastruktur dasar, pelayanan publik, dan pengembangan potensi ekonominya.
Muslim menegaskan, sebagai anggota DPD RI dari Sumatera Barat, dirinya akan terus mengawal aspirasi pemerintah daerah agar mendapatkan perhatian dalam kebijakan dan dukungan pemerintah pusat.
“Kita ingin pemulihan pascabencana tidak hanya mengembalikan kondisi seperti sebelum bencana, tetapi menjadi momentum untuk membangun Sumatera Barat yang lebih aman, lebih baik, lebih terkoneksi, dan lebih tangguh,” tegasnya.
Ia berharap pertemuan antara kepala daerah Sumatera Barat dengan Ketua DPD RI serta kementerian dan lembaga dapat menghasilkan tindak lanjut konkret terhadap berbagai kebutuhan pembangunan daerah.
“Sinergi pusat dan daerah harus menghasilkan program yang nyata. DPD RI akan terus menjadi jembatan agar aspirasi Sumatera Barat dapat dikawal sampai ke tingkat kebijakan nasional,” tutup Muslim. (***)
