SELATPANJANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Meranti menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Bumi Meranti yang dinilai tidak memberikan kontribusi optimal bagi daerah. Wakil Ketua Komisi II DPRD Kepulauan Meranti, Mulyono SE, MIKom mendesak Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (purn) H Asmar untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja BUMD tersebut.
Mulyono menilai, BUMD PT Bumi Meranti berjalan stagnan dan tidak memberikan dampak signifikan bagi kemajuan daerah. “BUMD (PT Bumi Meranti) tidak punya progres. Jadi kita minta bupati dapat mengevaluasi dan mengganti pengelola BUMD,” tegasnya kepada wartawan, Rabu (20/8/2025).
Lebih lanjut, Mulyono menyatakan bahwa pihaknya akan segera mengirimkan surat resmi kepada Bupati Asmar yang berisi pandangan terkait evaluasi BUMD PT Bumi Meranti. Ia berharap evaluasi tersebut dapat dilaksanakan dalam waktu dekat.
Selain evaluasi, Mulyono juga menyoroti perlunya penggantian pengelola BUMD. Menurutnya, sosok yang tepat untuk mengelola BUMD harus memiliki jiwa bisnis dan visi yang kuat, terutama dalam menggali potensi-potensi baru yang dapat dikembangkan. “Pak bupati tolong cari figur yang lebih layak untuk mengelola BUMD. Kami nilai pengelola saat ini kurang layak,” tambahnya.
Politisi dari Partai Gerindra itu menekankan pentingnya mencari sosok yang memiliki kemampuan intelektual yang baik, visioner, dan mampu mengelola bisnis dengan baik. “Tolong dicari yang punya intelektualitas yang bagus, visioner dan bisa mengelola bisnis dengan baik. Kalau tidak untung dalam mengelola bisnis, berarti tidak layak menjadi pengelola,” bebernya pada Rabu (20/8/2025).
Mulyono menambahkan, figur yang ideal adalah mereka yang mampu menghasilkan keuntungan dan memberikan dampak positif bagi daerah. “Jadi, dalam mengelola usaha harus untung dan menghasilkan. Minimal ada manfaatnya bagi kabupaten Kepulauan Meranti,” imbuhnya.
