Padang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) menegaskan komitmennya untuk meningkatkan transparansi informasi publik melalui sinergi dengan media. Hal ini terungkap saat audiensi dengan Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Sumbar di ruang kerja Wakil Ketua DPRD Sumbar, Nanda Satria, Selasa (5/8/2025). Pertemuan ini menjadi langkah awal dalam memperkuat kolaborasi antara legislatif dan media.
Ketua PJKIP Sumbar, Almudazir, yang memimpin audiensi, menyampaikan tujuan kunjungan untuk menjalin silaturahmi dan memperkenalkan PJKIP sebagai mitra strategis DPRD dalam mewujudkan keterbukaan informasi. Almudazir menyatakan, PJKIP siap aktif memberitakan kegiatan anggota dewan, terutama yang berkaitan dengan keterbukaan informasi kepada masyarakat. “Kami dari PJKIP siap untuk berperan aktif dalam memberitakan berbagai kegiatan anggota dewan, terutama program-program yang berkaitan dengan keterbukaan informasi kepada masyarakat,” ujarnya.
Almudazir juga mengharapkan dukungan legislatif dalam memperkuat kapasitas jurnalis dalam mengawal keterbukaan informasi publik di Sumbar. Ia menambahkan, “PJKIP siap menjadi corong aspirasi rakyat sekaligus menjembatani program-program anggota dewan agar lebih dikenal luas oleh masyarakat.”
Wakil Ketua DPRD Sumbar, Nanda Satria, menyambut baik inisiatif PJKIP dan menyatakan dukungannya terhadap program-program yang diusung, terutama yang berkaitan dengan peningkatan transparansi dan partisipasi publik. Didampingi Kasubag Protokol dan Kehumasan DPRD Sumbar, Dahrul Idris, Nanda Satria mengapresiasi kehadiran PJKIP. “Saya sangat mengapresiasi kehadiran rekan-rekan PJKIP. Sinergi antara media dan legislatif sangat penting dalam memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang jernih dan akurat, terutama terkait kinerja lembaga publik,” katanya.
Nanda Satria berharap kolaborasi antara DPRD Sumbar dan PJKIP Sumbar terus terjalin di masa depan, sehingga semangat keterbukaan informasi semakin kuat di tengah masyarakat. Ia menegaskan bahwa transparansi merupakan pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan efektif.
