Padang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang menyoroti kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) semester pertama tahun anggaran 2025. Evaluasi dilakukan pada Selasa (8/7/2025) dalam rapat Komisi II DPRD Kota Padang.
Ketua Komisi II DPRD Kota Padang, Rachmad Wijaya, menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja OPD. Rachmad juga memberikan apresiasi kepada OPD yang berhasil melampaui target PAD. “Kami mengapresiasi OPD yang kinerjanya baik, namun bagi OPD yang belum mencapai target, ini harus menjadi perhatian serius bagi Wali Kota untuk segera melakukan intervensi dan perbaikan,” tegas Rachmad pada Selasa (8/7/2025).
Rachmad menjelaskan, capaian PAD Kota Padang hingga Selasa (8/7/2025) baru menyentuh angka Rp445 miliar atau 49,76 persen dari total target Rp894,3 miliar. Menurutnya, secara umum capaian tersebut cukup baik, namun bisa lebih tinggi bila seluruh OPD bergerak maksimal.
Tiga OPD menjadi perhatian khusus Komisi II karena realisasi PAD-nya masih di bawah 40 persen. Dinas Perhubungan (Dishub), dengan target PAD Rp3,39 miliar, baru terealisasi Rp1,25 miliar atau 36,88 persen. Pendapatan Dishub bersumber dari retribusi parkir tepi jalan, tempat khusus parkir, dan layanan mobil derek.
Selanjutnya, Dinas Perdagangan (Disdag) dengan target Rp12,45 miliar, hanya mampu mengumpulkan Rp3,04 miliar atau 24,43 persen. Hal ini disinyalir akibat belum optimalnya retribusi dari pasar dan pertokoan. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menjadi OPD dengan capaian PAD terendah, dengan realisasi Rp14,96 miliar atau 23,27 persen dari target Rp64,3 miliar. PAD DLH berasal dari retribusi kebersihan, persampahan, serta kerja sama dengan PDAM. “Ini harus jadi prioritas Wali Kota Padang. Ada potensi besar yang belum digarap maksimal,” ungkap Rachmad pada Selasa (8/7/2025).
Di sisi lain, Dinas Pariwisata mendapatkan apresiasi karena berhasil mencatat realisasi PAD 123,75 persen dari target Rp400 juta. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) juga diapresiasi karena hampir menyentuh 100 persen, dengan realisasi 99,50 persen dari target Rp34 miliar. “Ini jadi contoh baik. OPD lain perlu belajar dari strategi dan pendekatan mereka,” kata Rachmad pada Selasa (8/7/2025).
Rachmad menekankan pentingnya digitalisasi sebagai kunci utama perbaikan tata kelola PAD. Menurutnya, pemanfaatan teknologi dalam sistem pemungutan dan pelaporan akan mempercepat pencapaian target, meningkatkan transparansi, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat. “Digitalisasi bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Harus dilakukan lintas sektor agar PAD Kota Padang tumbuh sehat dan akuntabel,” ujarnya.
DPRD Kota Padang berharap langkah evaluasi ini dapat memacu semua OPD untuk mempercepat pencapaian target PAD pada semester kedua tahun 2025. Keberhasilan ini diharapkan menjadi fondasi kuat bagi keberlanjutan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di Kota Padang.
