Oleh :
Hisyam S. Sos.
Pengamat Digital
Transformasi digital bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan survival dalam berkomunikasi dengan masyarakat modern.
Waktu sudah berubah. Baliho bergambar dan siaran radio resmi tidak lagi cukup untuk menjangkau masyarakat yang hampir 24 jam melototi layar ponsel. Inilah mengapa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mulai melakukan revolusi komunikasi yang mengubah cara mereka berbicara dengan rakyat.
Tidak lagi formal dan kaku, pesan pemerintah kini hadir dalam bentuk infografis yang menarik, video pendek yang viral-worthy, dan cerita visual yang humanis. Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube resmi Pemerintah Sumbar bukan lagi sekadar informasi, tetapi menjadi ruang dialog yang hidup.
“Era digital menuntut kita untuk berbicara dengan bahasa masyarakat, bukan bahasa birokrasi,” ujar salah satu sumber dari tim Humas Provinsi saat dimintai keterangan tentang transformasi komunikasi ini. “Kami paham, generasi muda tidak akan menonton siaran pers kaku selama 20 menit. Mereka ingin content yang singkat, padat, dan menarik.”
Dari Transparansi ke Kepercayaan
Langkah konkret dimulai dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan portal resmi sumbarprov.go.id. Kini, warga tidak perlu repot-repot datang ke kantor pemerintah untuk mencari informasi. Cukup dengan satu klik, semua data dan layanan publik dapat diakses real-time dari rumah.
Ditambah lagi dengan penguatan sistem PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di setiap OPD, informasi publik kini tersusun terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan. Bukan hanya slogan, ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membuka diri kepada masyarakat.
“Keterbukaan informasi adalah fondasi dari kepercayaan publik,” terang sumber yang sama. Dalam masyarakat yang semakin skeptis terhadap pemerintah, langkah ini menjadi penting untuk membuktikan bahwa pemerintah bukan lembaga tertutup.
Aparatur Humas Dilatih Jago Konten dan AI
Namun, teknologi secanggih apa pun tidak ada artinya tanpa manusia yang bisa menggunakannya dengan baik. Itulah mengapa Pemerintah Sumbar tidak hanya membeli gadget atau aplikasi baru, tetapi juga berinvestasi pada sumber daya manusia.
Para aparatur Humas di seluruh Sumatera Barat mengikuti serangkaian pelatihan intensif mulai dari penulisan berita daring, manajemen media sosial, analisis media, hingga penggunaan teknologi AI untuk publikasi. Tujuannya jelas: agar setiap konten yang dihasilkan bukan hanya informatif, tetapi juga engaging dan relevan dengan tren terkini.
Bukan hanya itu, pemerintah juga aktif mengajak masyarakat untuk lebih cerdas bermedia. Program literasi digital dan edukasi publik digelar untuk membantu warga tidak mudah terpedaya oleh hoaks, menjaga etika dalam berkomunikasi, dan memanfaatkan media digital untuk hal-hal positif terutama untuk pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif lokal.
Kolaborasi dan Sentuhan Manusiawi
Rahasia kesuksesan Humas Sumbar terletak pada satu hal sederhana: mereka tidak hanya menggunakan teknologi, tetapi juga tetap mempertahankan sentuhan manusiawi. Media gathering, forum bakohumas, dan kolaborasi dengan komunitas lokal masih menjadi bagian integral dari strategi komunikasi mereka.
Di berbagai acara publik, Humas berperan sebagai wajah pemerintah yang terbuka mendengarkan keluhan masyarakat, mencatat masukan, dan merespons dengan cepat. Pendekatan ini menjadi ciri khas komunikasi pemerintah Sumatera Barat: hangat, terbuka, dan tetap berakar pada nilai-nilai budaya Minangkabau yang menjunjung tinggi musyawarah dan keterbukaan.
Tantangan Masih Mengintai
Namun, transformasi digital yang terlihat sempurna ini tidak terlepas dari tantangan nyata. Arus informasi yang begitu deras menuntut pemerintah untuk selalu berada di garis depan responsif, adaptif, dan konsisten dalam menyampaikan pesan.
Kualitas konten harus tetap terjaga, waktu respons harus cepat, dan kedekatan dengan publik harus dijaga agar komunikasi pemerintah tidak kehilangan kredibilitas di tengah banjir informasi yang ada di media sosial.
“Satu kesalahan dalam penulisan atau timing yang salah dalam posting bisa membuat pesan pemerintah menjadi bahan ejekan di media sosial,” ungkap sumber tersebut dengan tersenyum sedikit prihatin. “Ini adalah risiko ketika Anda berkomunikasi di era digital.”
Jembatan Harapan di Tengah Lautan Data
Pada akhirnya, peran Humas Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bukan lagi sekadar menyampaikan pesan. Mereka adalah penjaga citra pemerintah dan jembatan penghubung antara birokrasi dan rakyat biasa.
Di tengah derasnya arus data dan informasi yang membanjiri layar ponsel setiap saat, humas Sumbar harus memastikan bahwa setiap pesan yang disampaikan pemerintah bukan hanya sampai, tetapi juga dipahami dan dipercaya oleh masyarakat.
Transformasi digital yang sedang berlangsung di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ini adalah bukti nyata bahwa pemerintah tidak lagi bisa bersikap kaku dan tertutup. Mereka harus berbicara dengan cara yang sama dengan cara masyarakat mengonsumsi informasi cepat, visual, dan penuh empati.
Apakah strategi ini akan berhasil? Waktu akan menjadi penguji terbaik. Namun, satu hal pasti: pemerintah Sumatera Barat sedang berjuang untuk tetap relevan dan dipercaya di mata rakyatnya di era digital ini. (***)
