Jakarta – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyatakan kesiapannya untuk bersinergi dengan pemerintah pusat dalam merealisasikan agenda pembangunan daerah, merespons pidato kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto. Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin menilai, fokus presiden pada isu-isu krusial seperti kedaulatan pangan, penertiban lahan dan mineral, pemberantasan korupsi, penguatan hilirisasi, serta percepatan layanan pendidikan dan kesehatan di daerah, sejalan dengan aspirasi yang selama ini diperjuangkan DPD.
Sultan Baktiar Najamudin menjelaskan, amanat yang disampaikan presiden selaras dengan tugas konstitusional DPD dalam memperjuangkan kepentingan daerah. Ia juga menilai pidato Presiden Prabowo konsisten dengan program Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045.
“DPD RI menyambut baik langkah-langkah pemerintah yang menempatkan kesejahteraan rakyat desa dan daerah sebagai prioritas,” ujar Sultan di sela-sela Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR dan DPD RI, di Kompleks Parlemen, Jumat (15/8/2025).
Terkait kedaulatan pangan, Sultan menjelaskan bahwa DPD akan memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian di berbagai daerah. Ia menekankan pentingnya menjaga surplus beras dan keberlanjutan kebijakan harga beli gabah. “Surplus beras dan kebijakan harga beli gabah adalah kemajuan yang harus dijaga. DPD RI akan memfasilitasi verifikasi data produksi di tingkat provinsi dan kabupaten agar manfaat langsung dirasakan petani,” katanya.
Menanggapi isu penertiban perkebunan kelapa sawit dan penguasaan kembali lahan bermasalah, Sultan meminta agar proses tersebut dijalankan dengan mengedepankan prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat serta petani kecil. Ia menambahkan, penertiban harus dilakukan dengan verifikasi lapangan yang independen dan disertai program pemulihan mata pencaharian bagi masyarakat yang terdampak. “Penertiban harus disertai verifikasi lapangan independen dan program pemulihan mata pencaharian bagi masyarakat terdampak,” tegasnya.
Mengenai tambang ilegal, Sultan menyambut baik komitmen pemerintah untuk menindak tegas praktik-praktik yang melanggar aturan. DPD akan mendorong pemetaan bersama dan percepatan legalisasi atau pengaturan bagi penambang rakyat yang memenuhi syarat, serta memastikan pemulihan lingkungan pasca-penertiban. “Kerugian negara akibat tambang ilegal harus dihentikan; daerah berhak atas pemulihan dan manfaat ekonomi yang adil,” kata Sultan.
Dalam hal pemberantasan korupsi dan efisiensi anggaran, termasuk upaya penyelamatan belanja negara, Sultan menegaskan dukungan DPD terhadap langkah-langkah transparansi dan penguatan tata kelola BUMD. Ia menyatakan, DPD RI akan memperkuat mekanisme pengawasan terhadap penggunaan APBD dan kinerja BUMD agar program-program pro-rakyat berjalan efektif dan akuntabel. “DPD RI akan memperkuat mekanisme pengawasan terhadap penggunaan APBD dan kinerja BUMD agar program-program pro-rakyat berjalan efektif dan akuntabel,” jelasnya.
Sultan juga menyampaikan dukungan DPD terhadap strategi pengelolaan investasi nasional dan program hilirisasi yang diharapkan dapat membuka lapangan kerja di daerah melalui inisiatif seperti Danantara. Ia menekankan, setiap proyek hilirisasi harus menjamin penyerapan tenaga kerja lokal, nilai tambah di daerah, dan pembagian manfaat yang adil bagi daerah penghasil bahan baku. “Setiap proyek hilirisasi harus menjamin penyerapan tenaga kerja lokal, nilai tambah di daerah, dan pembagian manfaat yang adil bagi daerah penghasil bahan baku,” tuturnya.
Terkait sektor pendidikan dan kesehatan, Sultan mengapresiasi program sekolah rakyat, pengembangan sekolah unggul, distribusi layar pintar untuk pembelajaran jarak jauh, serta program cek kesehatan gratis dan peningkatan kelas rumah sakit di sejumlah kabupaten. DPD akan mengawal agar renovasi sekolah, distribusi perangkat pembelajaran, dan peningkatan layanan kesehatan dapat menjangkau daerah-daerah terpencil, sehingga kesenjangan akses dapat diminimalisir. “DPD akan mengawal agar renovasi sekolah, distribusi perangkat pembelajaran, dan peningkatan layanan kesehatan sampai ke daerah terpencil, sehingga kesenjangan akses benar-benar terpangkas,” tambahnya.
Sultan mengakhiri pernyataannya dengan menegaskan komitmen DPD RI untuk bekerja sama dengan pemerintah pusat, DPR, dan pemerintah daerah dalam mewujudkan visi pidato kenegaraan menjadi kebijakan dan program yang konkret di daerah. “Kedaulatan pangan, tata kelola sumber daya alam, dan layanan dasar yang adil adalah isu-isu daerah. DPD akan berada di garda terdepan untuk memastikan janji-janji itu terwujud di lapangan,” tutup Sultan.
