Padang — Ketua Steering Committee (SC) Kongres VII Ikatan Alumni Universitas Andalas (IKA UNAND), Dr. Munzir Busniah, menegaskan bahwa pelaksanaan Kongres VII akan tetap berlangsung pada 15–16 November 2025, di The ZHM Premiere Padang, meskipun ada pihak yang menyebut panitia pelaksana tidak sah atau ilegal.
“Kita sudah tancap gas. Persiapan kongres sudah mencapai sekitar 80 persen, dan berbagai agenda telah disusun dengan matang,” ujar Munzir di Padang, Kamis (23/10).
Munzir menegaskan, panitia Kongres VII IKA UNAND bekerja berdasarkan Surat Keputusan (SK) resmi DPP IKA UNAND yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. “Jadi, dasar hukum pelaksanaan kongres ini jelas dan sah,” tegasnya.
Menanggapi adanya pihak yang menyebut panitia kongres ilegal, Munzir justru menyebut pihak yang mengeluarkan pernyataan itu tidak memiliki legitimasi.
“Yang ilegal itu justru Sekjen yang menyebut panitia ini ilegal, karena masa jabatan kepengurusan DPP saat ini sudah berakhir sejak 7 Oktober lalu,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris SC Harry Effendy Iskandar menegaskan bahwa seluruh tahapan dan mekanisme kongres dijalankan secara transparan dan sesuai dengan aturan organisasi.
Kongres VII IKA UNAND akan diawali dengan Dialog Kebangsaan, menghadirkan sejumlah tokoh nasional, antara lain:
Dr. Prim Haryadi, SH. (Hakim Mahkamah Agung)
Imelda Sari (Jurnalis Senior, Komisaris Angkasa Pura)
Deni Abdi (Sekjen Kementerian Luar Negeri)
Yuliot Tanjung (Wamen ESDM)
Helvi Yuni Moraza (Wamen UMKM)
Mahyeldi, SP. (Gubernur Sumatera Barat)
“Dialog Kebangsaan ini juga menghadirkan narasumber senior seperti Gamawan Fauzi (Mendagri 2009–2014), Asman Abnur (Menpan-RB 2016–2018), Prof. Dr. Fasli Jalal (Wamendikbud 2010–2011), dan Prof. Musliar Kasim (Wamendikbud 2011–2014),” ujar Harry Effendy, yang akrab disapa Ajo. (***)
