Tanah Datar — Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat Kecamatan Sungai Tarab tahun ini meninggalkan catatan kelam bagi Nagari Gurun. Untuk pertama kalinya, nagari ini hanya mengirim enam orang peserta, jumlah terendah sepanjang sejarah keikutsertaan, dengan alasan efisiensi anggaran.
Namun, keputusan tersebut menuai kritik tajam dari masyarakat. Hengki, salah seorang tokoh pemuda Nagari Gurun yang juga orang tua peserta lomba, menyebut pelatihan peserta tidak dijalankan secara maksimal.
“Tidak ada kesungguhan dari pihak nagari. Saya sampai harus mengantar anak saya sendiri ke rumah guru yang melatih, karena latihan resmi nyaris tidak berjalan,” ujarnya dengan nada kecewa.
Padahal, menurut Hengki, dana perencanaan sebesar Rp28 juta sudah dianggarkan dalam tahun 2024 untuk kegiatan MTQ. Sayangnya, dana tersebut dinilai tidak dimanfaatkan dengan baik.
“Rencana ada, tapi pelaksanaannya lemah. Akibatnya, prestasi Nagari Gurun merosot tajam,” tambahnya.
Lebih ironis lagi, dari enam peserta yang dikirim, justru jumlah official dan pendamping mencapai 15 orang. “Mereka tampil gagah berseragam, tapi hasilnya tidak sebanding. Ini seperti rombongan konser, bukan tim MTQ,” sindir Hengki.
Ia juga menyinggung berbagai janji Wali Nagari yang tak kunjung terealisasi. Mulai dari pembayaran BLT yang dijanjikan akan dicicil setiap bulan namun tak terealisasi hingga Oktober, hingga janji pelayanan ambulance yang disebutnya “hanya sekadar bahan kampanye.”
“Janji tinggal janji. Ambulance hanya di atas kertas, BLT macet, sekarang MTQ pun memalukan,” tegasnya.
Sementara itu, pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri Tanah Datar terhadap sejumlah pekerja proyek nagari yang berlangsung dua hari terakhir disebut Hengki sebagai langkah tepat.
“Kami mendukung langkah hukum tersebut. Ini penting agar transparansi dan akuntabilitas kembali ditegakkan di Nagari Gurun,” ucapnya.
Hengki mewakili suara pemuda Nagari Gurun menyerukan agar seluruh unsur masyarakat — mulai dari Kerapatan Adat Nagari (KAN), alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang, pemuda hingga perantau — bersatu mengkritisi kinerja pemerintahan nagari.
“Pemuda tidak akan tinggal diam. Jika perlu, kami akan turun ke jalan agar Bupati tahu apa yang sebenarnya terjadi di Nagari Gurun,” tutupnya. (***)
