Dharmasraya – Praktik korupsi kembali mencoreng wajah pemerintahan di Kabupaten Dharmasraya. Dugaan penyelewengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 menyeret seorang pejabat publik, menambah catatan kelam korupsi di Indonesia yang terus menggerogoti kepercayaan publik.
Lemahnya efek jera disinyalir menjadi penyebab utama praktik korupsi terus berulang. Padahal, integritas aparatur negara seharusnya menjadi fondasi utama pelayanan publik.
Inspektur Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, Drs. Andi Sumanto, membenarkan adanya indikasi korupsi di Badan Keuangan Daerah (BKD). Andi Sumanto pada Kamis (7/8/2025) menjelaskan, pihaknya tengah melakukan pemeriksaan intensif terhadap sejumlah pegawai BKD dan pihak terkait. “Kami masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap beberapa orang pegawai BKD dan pihak terkait lainnya,” terangnya.
Menurut Andi Sumanto, dugaan sementara mengarah pada oknum pegawai Bidang Perbendaharaan BKD yang diduga melakukan transfer dana dari kas APBD tahun 2025 ke rekening pribadi. Dana yang diduga diselewengkan berasal dari kas Dinas Pendidikan dan Sekretariat DPRD, berpotensi merugikan keuangan negara.
Andi Sumanto juga menyampaikan pesan tegas dari Bupati terkait kasus ini. “Bupati menegaskan persoalan ini harus dituntaskan sesuai dengan komitmen beliau menjalankan pemerintahan yang bersih, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN),” jelasnya.
Lebih lanjut, Andi Sumanto menambahkan, jika dugaan penyalahgunaan ini terbukti, kasus tersebut berpotensi berlanjut ke ranah hukum. “Kita tunggu saja hasil akhir pemeriksaan yang kami lakukan,” pungkasnya.
Kasus ini menjadi peringatan keras bahwa korupsi tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Pemberantasan korupsi membutuhkan kesadaran kolektif, keberanian untuk melaporkan, dan penegakan hukum yang tegas hingga ke akar-akarnya.
