JAKARTA – Dugaan praktik intervensi politik mewarnai pelantikan 59 pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov DKI berinisial SW menuding adanya kecurangan dalam proses seleksi yang dilakukan pada Rabu (7/5/2025) di Balai Agung, Balai Kota, saat pelantikan oleh Gubernur Pramono Anung.
Pelantikan yang didasarkan pada rekomendasi dan keputusan resmi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), DPRD DKI Jakarta, Kementerian Dalam Negeri, serta Keputusan Gubernur DKI Jakarta, bertujuan memperkuat pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Proses seleksi pejabat diklaim mengedepankan integritas, kompetensi, dan kemampuan adaptasi terhadap dinamika birokrasi. Perombakan ini disebut sebagai bagian dari konsolidasi internal untuk mempercepat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas layanan bagi warga Jakarta.
Namun, SW mengungkapkan, sekitar 20 dari 59 pejabat yang dilantik diduga lolos berkat intervensi politik. Ia menuding salah satu pimpinan DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan berinisial IM dan Sekretaris Daerah DKI berinisial MM sebagai pihak yang berkolaborasi dalam praktik tersebut.
“Ada sekitar 20 orang yang dilantik adalah orang-orang dekat IM, kader PDIP yang kini menjadi pimpinan DPRD. Mereka disebut diloloskan tanpa sepengetahuan Gubernur,” kata SW kepada wartawan, Senin (11/8/2025).
SW mengaku mendapatkan informasi ini dari empat anggota DPRD DKI yang juga kader PDIP, masing-masing berinisial IDM, PN, PS, dan MS. Menurutnya, IM bertindak atas arahan kekasihnya berinisial DDY, yang dibantu oleh tangan kanannya, HMT. Mereka diduga menempatkan orang-orang tertentu di jabatan strategis untuk mengatur proyek, bekerja sama dengan sejumlah pihak, termasuk kontraktor dan pimpinan BUMD.
SW menambahkan, praktik ini bahkan melibatkan tekanan kepada kepala dinas, direktur utama BUMD, hingga kontraktor. “IM dengan dukungan pihak tertentu kerap memanggil pejabat ke ruangannya untuk mengatur proyek, bersama DDY, HMT, serta staf gubernur berinisial UDN dan WSN. Mereka juga terlihat sering menemui Sekda MM,” ungkap SW.
Menjelang pelantikan pejabat eselon III dan IV yang rencananya mencakup posisi camat, lurah, serta kepala dinas teknis, SW mengingatkan Gubernur Pramono Anung agar waspada. “Jangan sampai kecolongan lagi, karena mereka sudah menyiapkan langkah untuk menempatkan orang-orangnya,” tegas SW.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari IM maupun Sekda DKI Jakarta Marullah Matali terkait tudingan yang dilayangkan.
