SEPUTARSUMBAR, Solok – Krisis air yang melanda Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok, menjadi perhatian serius bagi Anggota Komisi IV DPR RI, Rahmat Saleh.
Situasi ini mendorong dilakukannya pertemuan lintas sektor guna merumuskan langkah konkret atas persoalan yang berdampak langsung terhadap lebih dari 70 hektare lahan pertanian di daerah tersebut.
Pertemuan yang digelar pada Selasa (5/8/2025) itu turut dihadiri oleh Dinas PUPR, Dinas Pertanian, camat, serta sejumlah pihak terkait.
Rahmat menegaskan komitmennya untuk mengawal penyelesaian masalah ini hingga ke tingkat kementerian, seiring dengan tanggung jawabnya di Komisi IV yang membidangi sektor pertanian dan kehutanan.
“Kita tidak bisa membiarkan petani terus menunggu. Masalah ini sudah saya kawal sampai ke tingkat kementerian terkait, terutama karena ini berada dalam lingkup kerja Komisi IV,” katanya.
Rahmat menjelaskan, krisis air yang terjadi tidak hanya berdampak pada sawah yang selama ini dikelola petani, tetapi juga mengancam sekitar 30 hektare sawah cetak baru yang belum sempat dimanfaatkan akibat minimnya pasokan air.
Berdasarkan data yang dihimpun, total luas lahan terdampak di Kecamatan Junjung Sirih saat ini mencakup lebih dari 40 hektare sawah produktif dan 30 hektare sawah cetak baru.
Masalah utama terletak pada penurunan debit air dari sumber irigasi di hulu.
Rahmat menekankan upaya yang dilakukan tidak boleh berhenti pada penanganan sementara.
Dia menyebut pentingnya kerja sama antarkementerian untuk solusi jangka panjang, khususnya dalam merehabilitasi kawasan hutan yang mengalami kerusakan.
“Kami sedang berkoordinasi agar Kementerian Kehutanan bisa membantu pengadaan bibit produktif. Kita juga ingin memastikan proses penanganan ini tidak berhenti di forum, tapi dilanjutkan dengan aksi nyata,” ujarnya.
Rahmat menambahkan, peran aktif pemerintah daerah dan masyarakat juga menjadi kunci keberhasilan penanganan.
Dia mendorong agar segera disusun proposal resmi sebagai dasar pengajuan bantuan ke tingkat pusat. “Kita butuh dokumen resmi sebagai dasar ke pusat. Tanpa itu, upaya dari pusat pun tidak bisa maksimal,” tegasnya.
Sebagai langkah lanjutan, Rahmat juga menyampaikan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk Balai Wilayah Sungai dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Dia menyatakan, krisis air ini menyangkut keberlanjutan sistem pertanian dan lingkungan hidup secara menyeluruh.
“Kita harus lihat ini sebagai satu kesatuan. Kalau hutannya rusak, air tidak mengalir. Kalau air tidak ada, sawah gagal panen. Ini tidak bisa ditangani secara sektoral,” ungkapnya.
Rahmat menegaskan akan terus mengawal proses ini hingga ada tindak lanjut konkret dari pemerintah pusat. “Saya akan terus dorong dan kawal ini di pusat. Tapi tentu kita butuh gerak bersama. Pemerintah daerah harus responsif, masyarakat harus siap berkolaborasi,” kata Rahmat.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Solok, Imran, menjelaskan penyebab utama krisis air kemungkinan besar berasal dari kerusakan kawasan hutan di sekitar perbukitan.
“Kebakaran hutan beberapa waktu lalu membuat kawasan pinus menjadi terbuka. Ini berdampak pada kemampuan kawasan tersebut menahan air hujan dan menjaga ketersediaan air tanah,” katanya. (*)
