Solok — Pemerintah Kabupaten Solok menyatakan kesiapannya menyediakan lahan seluas 2.000 hektare untuk pengembangan perkebunan kopi rakyat. Langkah strategis ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sektor perkebunan dan meningkatkan perekonomian masyarakat melalui komoditas unggulan khas daerah.
Hal ini terungkap dalam kegiatan reses Senator DPD RI asal Sumatera Barat, Muslim M. Yatim, bersama Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sumbar, Ir. Afni Wirman, yang membahas rencana pengembangan komoditas unggulan daerah di sektor pertanian dan perkebunan.
Senator Muslim M. Yatim menyambut positif kesiapan Pemerintah Kabupaten Solok tersebut. Ia menyatakan siap memfasilitasi komunikasi antara Pemkab Solok dengan Kementerian Pertanian RI, agar program pengembangan kopi rakyat ini bisa segera memperoleh dukungan nyata dari pemerintah pusat.
Menurut Muslim, potensi kopi di Kabupaten Solok sangat besar dan memiliki daya saing tinggi, baik di pasar domestik maupun ekspor.
“Saya siap mengawal proposal Pemkab Solok dengan Kementerian Pertanian agar program pengembangan kopi ini mendapatkan dukungan penuh, baik dari segi bibit unggul, pembinaan petani, maupun akses pasar,” ujarnya.
Rencana pengembangan lahan kopi ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat posisi kopi Solok sebagai salah satu produk unggulan dari Sumatera Barat.
Selain kopi, Senator Muslim M. Yatim juga menyoroti potensi besar pengembangan kelapa genjah sebagai komoditas unggulan baru yang dapat meningkatkan pendapatan petani di daerah.
Menurut Muslim, kelapa genjah memiliki banyak keunggulan — cepat berbuah, berproduktivitas tinggi, dan cocok dikembangkan di berbagai wilayah Sumatera Barat.
“Sumatera Barat memiliki banyak lahan potensial untuk pengembangan kelapa genjah. Jika dikelola dengan baik, ini bisa menjadi sumber ekonomi baru bagi masyarakat, terutama di wilayah pesisir dan daerah yang selama ini mengandalkan pertanian tradisional,” jelasnya.
Muslim juga mendorong agar pemerintah daerah menindaklanjuti peluang tersebut dengan menyiapkan lahan, kelompok tani binaan, serta dukungan pembiayaan dan pendampingan teknis. Ia menegaskan pentingnya membuka akses pasar bagi produk turunan kelapa seperti minyak, gula kelapa, dan air kelapa kemasan, agar nilai tambah bisa dirasakan langsung oleh petani. (***)
