Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi sistem perpajakan. Upaya ini diapresiasi dengan pemberian penghargaan kepada wajib pajak berprestasi, termasuk hadiah empat paket umrah, dalam acara High Level Meeting dan Gebyar Pajak di Auditorium Gubernuran, Rabu (14/8).
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan bahwa digitalisasi adalah kunci untuk mengoptimalkan PAD. “Digitalisasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan pajak,” tegasnya.
Mahyeldi menjelaskan, ketergantungan pada dana transfer dari pusat masih tinggi, sementara ruang fiskal daerah semakin terbatas. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus membangun sistem pengelolaan pajak dan retribusi yang lebih modern, terintegrasi, efisien, dan akuntabel. Digitalisasi bukan hanya tentang penggunaan teknologi, tetapi juga tentang perubahan cara berpikir dan kerja. Hal ini mencakup penyederhanaan proses pelayanan pajak dan retribusi, mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, serta menghilangkan potensi kebocoran dalam upaya optimalisasi PAD.
“Dengan sistem digital, kita dapat menghadirkan layanan yang cepat, transparan, dan akuntabel, yang pada akhirnya membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” imbuhnya.
Keberhasilan digitalisasi, lanjut Mahyeldi, sangat bergantung pada kolaborasi antara Pemprov Sumbar, pemerintah kabupaten dan kota, instansi vertikal seperti Direktorat Jenderal Pajak, Bank Indonesia, lembaga perbankan, serta partisipasi aktif masyarakat. Ia mengingatkan masyarakat untuk membayar pajak bukan karena takut sanksi, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab dalam membangun daerah.
Mahyeldi mengungkapkan, potensi PAD di Sumbar sangat besar, terutama dari sektor pariwisata, kuliner, perdagangan, pertanian, dan UMKM. Namun, potensi ini belum tergali maksimal karena banyak objek pajak dan retribusi yang belum terdata atau belum tertib administrasi. Sistem manual menjadi kendala dalam akurasi data dan kecepatan pelayanan.
Kepala Bapenda Sumbar, Syefdinon, menambahkan, tantangan pengelolaan pendapatan daerah tidak hanya terletak pada besarnya potensi yang belum tergali, tetapi juga pada sistem dan mekanisme pemungutan yang masih konvensional. Ia berharap High Level Meeting pada Rabu (14/8) dapat memperkuat sinergi antara Pemprov Sumbar, pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, dan seluruh pemangku kepentingan.
Ketua DPD Provinsi Sumbar, Muhidi, menekankan pentingnya transformasi pola pikir masyarakat seiring dengan digitalisasi sektor pajak. Ia mengajak masyarakat untuk tidak lagi menganggap pajak sebagai beban, melainkan sebagai bentuk gotong royong modern untuk membangun Sumbar di berbagai sektor.
Dirlantas Polda Sumbar, Kombes Pol M Reza Chairul Akbar Sidiq, menyatakan bahwa PKB merupakan salah satu instrumen strategis dalam mendukung PAD dan menjadi modal penting dalam pembangunan dan peningkatan pelayanan publik. Dengan diterapkannya digitalisasi dalam sistem perpajakan, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pajak di Sumbar.
