Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menunjukkan komitmennya dalam mendukung program swasembada pangan nasional dengan memprioritaskan penguatan peran penyuluh pertanian. Bentuk dukungan tersebut diwujudkan melalui fasilitasi pengalihan status kepegawaian penyuluh pertanian ke pemerintah pusat.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi, menegaskan dukungan tersebut sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2025 tentang percepatan swasembada pangan. Inpres ini menekankan pentingnya integrasi peran penyuluh pertanian di bawah koordinasi Kementerian Pertanian.
“Kami menyambut baik Inpres ini dan siap mendukung serta memfasilitasi proses pengalihan kepegawaian penyuluh pertanian. Ini sejalan dengan arah pembangunan Sumbar ke depan,” ujar Mahyeldi saat menghadiri Rakernas II Perhiptani di Palembang, Senin (14/7/2025).
Mahyeldi menjelaskan, kebijakan ini sejalan dengan Program Unggulan ke-2 RPJMD Sumbar 2025-2030, yaitu Gerak Cepat Sumbar Sejahtera. Program ini menargetkan Sumbar sebagai lumbung pangan nasional dengan basis ekonomi berkelanjutan. Ia meyakini, pengalihan status penyuluh ke pemerintah pusat akan meningkatkan efektivitas gerakan pertanian di lapangan, yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.
Lebih lanjut, Mahyeldi menyoroti kontribusi signifikan penyuluh pertanian dalam mencapai target tanam padi dan jagung pada Juli 2025. “Target tanam padi tahun ini 578.859 hektare. Hingga akhir Juni, realisasi baru 9.038 hektare. Namun, pada Juli terjadi lonjakan 36.202 hektare, totalnya menjadi 45.554 hektare. Hal serupa terjadi pada tanaman jagung. Ini hasil optimalisasi peran penyuluh,” jelasnya.
Mahyeldi kembali menegaskan komitmen Pemprov Sumbar untuk mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat. “Kita tegak lurus dengan arahan Presiden dan siap mengawal serta memfasilitasi proses alih kepegawaian penyuluh demi terwujudnya kedaulatan pangan nasional,” pungkas Mahyeldi, Selasa (15/7/2025).
