Batusangkar – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Datar memfokuskan perhatian pada efisiensi anggaran dan efektivitas pembangunan daerah. Hal ini dilakukan melalui penguatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, serta pengendalian kegiatan. Wakil Bupati (Wabup) Ahmad Fadly menegaskan hal tersebut saat memimpin rapat monitoring dan evaluasi (Monev) kegiatan pembangunan yang berfokus pada kinerja triwulan II di lingkungan Pemkab Tanah Datar. Rapat berlangsung di aula kantor bupati, Pagaruyung, kemarin.
Ahmad Fadly menekankan bahwa Monev memegang peranan penting dalam mempercepat pelaksanaan kegiatan pembangunan, terutama yang bersifat strategis. “Rapat Monev dibutuhkan dalam percepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan, terutama yang strategis,” ujarnya dalam rapat tersebut. Ia menambahkan, banyak aspek yang menjadi perhatian, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, hingga pengendalian kegiatan, dengan tujuan penggunaan anggaran yang lebih efisien dan efektif.
Menanggapi laporan realisasi kemajuan fisik dan keuangan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Wabup Ahmad Fadly mengungkapkan bahwa realisasi belanja secara umum masih di bawah target yang diharapkan.
Lebih lanjut, Ahmad Fadly meminta seluruh kepala OPD untuk mencermati Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 25 Tahun 2024 tentang petunjuk teknis dana alokasi khusus (DAK) fisik. Tujuannya adalah agar OPD dapat menyusun target yang realistis untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan.
“Saya tidak mengharapkan terjadinya kegagalan dalam proses pencairan dana DAK ini yang disebabkan oleh kelalaian atau ketidakpahaman pengelola kegiatan terhadap aturan yang berlaku,” tegasnya. Ia mengingatkan agar capaian fisik dan keuangan segera direalisasikan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan.
Wabup Ahmad Fadly menambahkan, pada tahun ini, Tanah Datar hanya menerima dana DAK penugasan yang mencakup tiga bidang dan dikelola oleh lima perangkat daerah.
Selain itu, Ahmad Fadly juga mengingatkan terkait alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) tahun anggaran 2025 yang telah diatur melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Ia menekankan pentingnya efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran yang tertuang dalam APBN/APBD tahun 2025. Efisiensi ini mencakup pembatasan belanja untuk kegiatan seremonial, studi banding, pengurangan belanja pendukung, dan pemfokusan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik.
Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Administrasi Pembangunan Utri Satria Putra menjelaskan bahwa kegiatan Monev triwulan II ini bertujuan untuk mengukur hasil kegiatan yang telah dicapai oleh masing-masing OPD.
