Padang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang dan Pemerintah Kota (Pemko) Padang sepakat mengesahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 sebagai landasan pembangunan kota lima tahun ke depan. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Muharlion, Senin (28/7), di Gedung DPRD Padang.
Wali Kota Padang Fadly Amran menyatakan, RPJMD ini menjadi komitmen bersama untuk mewujudkan Padang sebagai kota pintar dan sehat yang berlandaskan agama dan budaya. Implementasi RPJMD 2025-2029 akan menjadi kunci pencapaian visi tersebut.
Fadly Amran menjelaskan, RPJMD bukan sekadar dokumen teknokratis, melainkan fondasi utama bagi arah kebijakan pembangunan daerah selama lima tahun mendatang. “RPJMD ini adalah komitmen bersama. Setiap program yang tertuang akan menjadi acuan dalam penyusunan anggaran dan pelaksanaan pembangunan kota,” ujarnya.
Delapan misi pembangunan dan sembilan program unggulan (Progul) menjadi penjabaran visi besar tersebut. Program unggulan itu meliputi Padang Amanah, Padang Juara, Smart Surau, Sinergi Nagari, Padang Melayani, Padang Rancak, Padang Sigap, UMKM Naik Kelas, dan Jelajah Padang. Kesembilan program ini akan diimplementasikan melalui 40 bentuk pelayanan publik yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Fokus utama RPJMD adalah efisiensi struktur anggaran, dengan target belanja pegawai hanya 30 persen dari APBD pada periode 2027-2030. Sementara itu, belanja infrastruktur ditargetkan minimal 40 persen, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
Fadly Amran menjelaskan, optimalisasi belanja infrastruktur menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing kota, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. “Optimalisasi belanja infrastruktur menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing kota, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” jelasnya.
Reformasi fiskal secara bertahap dan konsisten juga menjadi perhatian utama. Menurutnya, langkah ini penting untuk menciptakan ruang fiskal yang memungkinkan pembiayaan program-program prioritas yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Fadly Amran juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Padang atas kolaborasi dalam proses pembahasan dan penyusunan RPJMD. Ia menilai RPJMD yang disepakati bukan hanya produk hukum, tetapi juga komitmen moral bersama untuk membangun Kota Padang yang lebih maju. “Kesepakatan ini merupakan wujud komitmen kita untuk menghadirkan pemerintahan yang berpihak dan bekerja nyata bagi rakyat,” pungkasnya pada Senin (28/7).
