Padang – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menyoroti rendahnya realisasi Tambahan Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 di Sumatera Barat. Hingga saat ini, realisasi anggaran penanganan bencana masih sangat minim.
Alex menilai, rendahnya serapan anggaran ini menimbulkan pertanyaan serius bagi pemerintah daerah maupun pusat. Ia menduga, kepala daerah lebih fokus pada popularitas di media sosial dibanding mengeksekusi dana yang telah disalurkan.
”Publik melihat kepala daerah selalu viral saat bencana terjadi. Semestinya semangat itu lebih hebat lagi saat merealisasikan anggaran,” ujar Alex dalam pernyataan tertulis, Kamis (6/8).
Data Satgas PRR mengungkapkan, dari total tambahan TKD Rp534 miliar untuk Provinsi Sumbar, realisasinya baru mencapai 2,14 persen. Kota Padang dengan alokasi Rp371,85 miliar, baru menyerap Rp45,49 miliar atau 12 persen. Kabupaten Tanah Datar merealisasikan sekitar 7 persen dari Rp126,87 miliar yang diterima.
Kritikan ini mengemuka pascabanjir yang melanda Kota Padang pada 3 Agustus 2026. Banjir disebut terjadi akibat sedimentasi di hilir sungai yang tak kunjung ditangani, meskipun anggaran sudah mengalir.
Pemerintah pusat telah menyalurkan Rp10,65 triliun tambahan TKD untuk tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumut, dan Sumbar. Penyaluran dilakukan tiga tahap dan telah cair 100 persen tanpa syarat.
Alex menyarankan, kepala daerah menunjuk satu pejabat komando untuk mengawal realisasi anggaran di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini meniru kebijakan Presiden yang menunjuk Mendagri sebagai Kepala Satgas PRR.
”Diperlukan perintah jelas dari kepala daerah. Kehadiran komandan akan memudahkan persiapan, monitoring, dan evaluasi,” pungkas Alex. (***)
Alex Indra Lukman Minta Komando Khusus Percepat Serapan TKD
