Pesisir Selatan — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menawarkan solusi untuk menjawab aspirasi masyarakat terkait pembangunan jalan tol di Sumatera Barat. Salah satu opsi yang didorong adalah memanfaatkan kembali trase bypass yang sebelumnya telah direncanakan pemerintah, tetapi hingga kini belum terealisasi.
Hal itu disampaikan Andre saat meninjau penyelesaian pembangunan Jembatan Gantung Koto Rawang di Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Kamis (20/8/2026).
Andre mengatakan pemerintah memahami adanya aspirasi masyarakat yang pro maupun kontra terhadap rencana pembangunan jalan tol. Karena itu, pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan PT Hutama Karya (HK) terus mencari alternatif agar pembangunan tol tetap dapat dilaksanakan tanpa mengganggu kepentingan masyarakat.
“Kita memahami, kita mendengarkan aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat, baik yang pro maupun kontra. Untuk itu pihak Balai Jalan Nasional, Kementerian PU, dan juga Hutama Karya mencoba mencari alternatif terbaik bagaimana jalan tol ini bisa tetap kita eksekusi, tapi bisa memenuhi harapan masyarakat dan tidak mengganggu masyarakat,” kata Andre.
Menurutnya, salah satu solusi yang sedang didorong adalah memanfaatkan trase bypass yang sebelumnya telah dimiliki Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Trase tersebut, kata Andre, selama puluhan tahun belum terealisasi karena belum dilakukan pembebasan lahan maupun pembangunan fisik.
“Kami ada solusi, karena trase itu sudah ada. Nanti tol ini akan kita dorong melewati trase tol. Jadi exit tol Bukittinggi itu nanti mempergunakan trase bypass yang ada,” ujarnya.
Andre menjelaskan, pemerintah pusat bersama Hutama Karya akan didorong untuk membantu pembebasan lahan pada trase bypass tersebut. Bahkan, terdapat rencana pembangunan jalan sekitar 6 kilometer yang sekaligus dapat difungsikan sebagai akses keluar tol.
“Untuk membebaskan lahan bypass yang sudah ada trase, tapi belum dibebaskan oleh pemerintah provinsi, itu nanti akan menggunakan dana pembebasan lahan tol. Kita akan bebaskan tambahan jalan itu sekitar 6 kilometer dan kita bangunkan langsung bypass itu,” katanya.
Dengan skema tersebut, Andre menilai pembangunan tol dan bypass dapat berjalan secara bersamaan. Bypass yang selama ini hanya menjadi rencana dapat diwujudkan sekaligus menjadi bagian dari akses tol.
“Jadi dapat dua. Tolnya dapat, bypass-nya pun dapat,” tegasnya.
Menurut Andre, keberadaan bypass tersebut juga diharapkan menjadi alternatif untuk mengurai kepadatan lalu lintas di sejumlah ruas jalan nasional, termasuk kawasan Padang Luar. Jika pembangunan flyover Padang Luar tidak dapat direalisasikan, keberadaan bypass dinilai dapat menjadi salah satu solusi untuk mengalihkan arus kendaraan.
“Sehingga meskipun flyover Padang Luar tidak dibangun, kalau bypass ini bisa kita bangun, karena trase-nya sudah ada, insyaallah kemacetan bisa kita urai,” ujarnya.
Untuk mematangkan rencana tersebut, Andre mengatakan pihaknya akan menggelar pembahasan pada 8 September 2026. Pertemuan itu rencananya melibatkan Kepala Balai Jalan Nasional, Hutama Karya, Pemerintah Kabupaten Agam, serta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
“Kami berencana tanggal 8 September akan mengundang Pak Andi sebagai Kepala Balai Jalan Nasional, kemudian Hutama Karya, Bupati Agam dan jajaran, serta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan jajaran untuk membahas trase bypass yang sudah ada ini,” katanya.
Andre menyebut solusi tersebut sebagai langkah yang komprehensif karena dapat menyelesaikan beberapa persoalan sekaligus, mulai dari pembangunan tol, pembukaan akses bypass, hingga alternatif penanganan kemacetan.
“Ini sekali mendayung, dua-tiga pulau terlewati. Kita mendapatkan solusi soal tol, yang kedua bypass yang selama ini menjadi angan-angan bisa kita bebaskan lahannya dan kita bangunkan enam kilometer,” katanya.
Ia berharap rencana tersebut mendapat dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten Agam. Andre juga masih optimistis proses pembangunan dapat dimulai dalam waktu dekat.
“Kita masih berkeyakinan tahun ini prosesnya masih bisa dimulai. Kita tentu berharap akhir tahun ini persiapan sudah dimulai sehingga awal tahun bisa dimulai dibangun,” ujarnya.
Andre menegaskan dirinya bersama Balai Jalan Nasional, Kementerian PU, dan Hutama Karya akan terus berkomunikasi serta melakukan sosialisasi untuk mencari formula terbaik bagi pembangunan jalan tol di Sumatera Barat.
“Kita kerja terus, sosialisasi di lapangan, berkomunikasi di lapangan dan melihat berbagai alternatif solusi. Alhamdulillah, solusi sudah ada yang saya rasa sangat komprehensif,” katanya.
Ia menambahkan, pemanfaatan trase bypass tersebut juga menjadi alternatif untuk menghindari persoalan pembebasan lahan yang selama ini menjadi salah satu kendala pembangunan infrastruktur.
“Kalau menunggu APBN kan lama. Ini ada dana pembebasan lahan tol, itu yang kita akan pakai. Jadi dapat dua nih, tolnya dapat, bypass-nya pun dapat,” kata Andre. (***)
