Jons Manedi Ungkap Paradoks Pemilih Muda di Sumbar: Aktif di Medsos, Minim ke TPS

Padang – Pemilih muda menjadi kelompok strategis dalam menentukan arah demokrasi di Sumatera Barat. Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2024, pemilih berusia 17–40 tahun mencapai 52,53 persen atau lebih dari separuh total pemilih di Sumbar.

Namun, besarnya jumlah tersebut belum sejalan dengan tingkat partisipasi di tempat pemungutan suara (TPS). Kelompok usia muda justru tercatat memiliki tingkat kehadiran paling rendah.

Demikian di sampaikan, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Provinsi Sumatera Barat, Jons Manedi, S.Pd., M.AP, damam diskusi secara webinar dengan tajuk Transformasi Pemilih Muda dalam Pemilu di Era Digital, Jumat (20/11/2026).

Menurut Jons, perkembangan teknologi digital telah mengubah cara generasi muda memperoleh informasi dan mengekspresikan pandangan politik. Media sosial kini menjadi salah satu sumber informasi utama masyarakat. Penggunaannya meningkat dari 35,9 persen pada 2018 menjadi 59 persen pada 2022.

Meski demikian, aktivitas politik di media sosial tidak otomatis mendorong seseorang menggunakan hak pilihnya.

“Bersuara di ruang digital dan hadir di TPS adalah dua hal yang berbeda. Aktif menyampaikan pendapat di media sosial belum tentu diikuti dengan keinginan untuk datang ke TPS,” ungkap mantan Ketua KPU Kab. Solok itu.

Hoaks dan Deepfake Jadi Tantangan

Selain rendahnya partisipasi, penyebaran informasi palsu juga menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pemilu di era digital.

Jons juga mengungkapkan, terdapat 195 isu hoaks pemilu yang tersebar dalam 2.825 konten selama periode 1 Juli 2023 hingga 4 Januari 2024.

Perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI), termasuk teknologi deepfake, juga berpotensi memperbesar penyebaran manipulasi informasi.

Karena itu, masyarakat perlu memiliki kemampuan membedakan misinformasi, disinformasi, dan malinformasi.

Jons menilai pendidikan pemilih harus menyesuaikan perkembangan teknologi dan kebiasaan masyarakat dalam mengakses informasi.

“Pendidikan pemilih tidak cukup hanya diukur dari banyaknya kegiatan atau jumlah penonton konten digital. Yang lebih penting adalah apakah informasi tersebut benar-benar menjangkau masyarakat dan mampu meningkatkan pemahaman serta partisipasi pemilih,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya pengalaman memilih pertama kali dalam membangun kebiasaan politik generasi muda.

Transformasi digital harus menjadi momentum untuk memperkuat pendidikan pemilih. Tantangannya bukan sekadar membuat generasi muda aktif berbicara di media sosial, tetapi juga mendorong mereka memahami pentingnya menggunakan hak pilih di TPS. (***)