Dharmasraya – Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mengambil tindakan tegas terkait dugaan penyelewengan dana daerah yang mencapai hampir Rp600 juta di Badan Keuangan Daerah. Seorang kepala bidang yang juga menjabat sebagai kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) diduga kuat terlibat dalam praktik yang mencoreng nama baik institusi tersebut.
Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Dharmasraya, Jasman Rizal, mengonfirmasi kebenaran laporan dugaan penyelewengan dana tersebut. “Memang benar ada dugaan seperti itu,” ungkapnya kepada awak media, Kamis (7/8/2025).
Menindaklanjuti arahan Bupati Anisa Suci Ramadhani, Jasman menjelaskan, tim gabungan yang terdiri dari Inspektorat dan BKPSDM telah melakukan pemeriksaan intensif terhadap oknum yang bersangkutan sejak Rabu (6/8/2025) malam hingga menjelang dini hari.
Sebagai respons cepat, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah menonaktifkan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai pengelola keuangan. “Yang bersangkutan langsung dinonaktifkan dari jabatan pengelola keuangan,” tegas Jasman. Ia menambahkan, jika hasil investigasi membuktikan adanya kesalahan, oknum tersebut akan dicopot dari jabatan strukturalnya.
Saat ini, Pemkab Dharmasraya masih menunggu hasil investigasi menyeluruh dari Inspektorat dan BKPSDM yang ditargetkan rampung pada Kamis (7/8/2025). Jasman menegaskan, Bupati Dharmasraya memberikan perhatian khusus terhadap kasus ini. “Ibu Bupati sangat serius. Beliau menegaskan kasus ini harus dituntaskan. Tidak boleh ada yang ditutupi. Pemerintah harus bersih, bebas dari KKN, dan berpihak pada rakyat,” ujarnya.
Tim Inspektorat terus melakukan pemeriksaan mendalam pada Kamis (7/8/2025), guna menelusuri aliran dana yang diselewengkan serta mengidentifikasi kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Pemeriksaan dilakukan secara komprehensif untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat menantikan langkah konkret dari Pemkab Dharmasraya sebagai wujud komitmen terhadap pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
