SELATPANJANG – Kenaikan tarif boarding pass di Pelabuhan Tanjung Harapan, Selatpanjang, memicu reaksi dari berbagai kalangan. Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD KAHMI) Kepulauan Meranti berencana menggelar diskusi publik untuk membahas dampak kebijakan PT Pelindo yang akan berlaku mulai 1 September 2025 mendatang.
Ketua MD KAHMI Kepulauan Meranti, Muhammad Allatif S.Sos, pada Sabtu (23/8/2025), menyampaikan perlunya pengkajian mendalam terkait kenaikan tarif tersebut. “Kenaikan harga dalam kegiatan usaha dan permodalan adalah hal yang lumrah terjadi mengingat inflasi dan keadaan moneter. Namun, yang menjadi dilema adalah kenaikan harga ini berdampak langsung kepada masyarakat Meranti yang notabene mengalami kondisi ekonomi miskin dan miskin ekstrim,” ujarnya kepada wartawan di Selatpanjang.
Allatif menambahkan, sebagai perusahaan BUMN, Pelindo seharusnya lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat sebagai konsumen. Ia juga meyakini Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti telah melakukan koordinasi sebelum keputusan kenaikan tarif diambil. “Dalam konteks inipun, kami meyakini bahwa pemda tentunya juga sudah mempertimbangkan banyak hal demi pengelolaan pelabuhan yang lebih baik. Namun publik belum memahami secara utuh pertimbangan-pertimbangan apa saja yang dipikirkan oleh pemda dalam hal ini Bupati dan Komisi II DPRD Meranti,” terangnya.
Lebih lanjut, Allatif menjelaskan bahwa diskusi publik ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman semua pihak terhadap isu yang berkembang. MD KAHMI Kepulauan Meranti akan memfasilitasi forum diskusi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, sektor swasta, pemerintah daerah, dan perwakilan pemuda. “Pengurus MD Kahmi Kepulauan Meranti akan membuka ruang diskusi publik terkait analisis pertimbangan kenaikan harga boarding pass tersebut. Kegiatan diskusi ini nanti diharapkan akan menjadi referensi bagi masyarakat luas untuk bisa menganalisis dan menyimpulkan apakah kenaikan ini memang sudah sepantasnya atau kenaikan ini belum tepat mengingat kondisi ekonomi masyarakat,” pungkasnya.
