Pessel – Anggota Komisi IV DPR RI, Rahmat Saleh, menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan bantuan bibit dan penguatan sistem pengelolaan gambir di Sumatera Barat (Sumbar).
Menurutnya, gambir merupakan komoditas strategis yang harus didorong tidak hanya dari sisi budidaya, tetapi juga pengelolaan hingga pemasaran.
“Kita ingin menyukseskan hilirisasi gambir. Kita perjuangkan bantuan bibit gambir, pendataan kelompok tani, serta pemanfaatan lahan yang masih siap tanam,” katanya saat menyerap aspirasi masyarakat dan kelompok tani di Kampung Sei Nipah, Kecamatan IV Jurai, Minggu (3/5/2026).
Rahmat mengatakan, saat ini masih banyak potensi lahan gambir di Pesisir Selatan yang belum dimaksimalkan.
Hal itu membutuhkan dukungan bibit dan pendampingan sebagai langkah awal untuk meningkatkan produktivitas petani.
Selain itu, Rahmat juga menyoroti pentingnya pembenahan sistem pengelolaan gambir agar memiliki nilai tambah.
Pihaknya sendiri telah membawa kementerian terkait untuk membahas skema pengelolaan yang lebih terintegrasi.
“Terkait pengelolaan gambir, kita sudah membawa menteri. Sekarang prosesnya sedang dibahas, termasuk sistemnya bersama BTPN,” katanya.
Menurutnya, hilirisasi gambir menjadi kunci agar petani tidak hanya menjual bahan mentah, tetapi juga memperoleh keuntungan lebih dari produk olahan.
”Kita akan selalu memastikan aspirasi petani akan terus diperjuangkan di tingkat pusat agar program bantuan dan pengembangan gambir dapat segera direalisasikan,” katanya.
Komitmen tersebut sejalan dengan langkah Rahmat Saleh yang sebelumnya mendorong percepatan hilirisasi gambir di Sumbar.
Dalam Rapat Koordinasi Kepala Daerah dan Forkopimda Sumbar bersama Menteri Pertanian pada September 2025, Rahmat menilai Sumbar memiliki posisi penting karena menyumbang sekitar 80 persen ekspor gambir dunia, namun sebagian besar masih dijual dalam bentuk bahan mentah.
“Kalau ada pabrik pengolahan, petani bisa memperoleh harga yang lebih baik,” ujarnya saat rapat koordinasi tersebut.
Menurutnya, pembangunan industri pengolahan menjadi jalan agar nilai tambah komoditas gambir tidak keluar dari daerah, melainkan dirasakan langsung oleh petani dan masyarakat Sumbar.
Rahmat juga menekankan hilirisasi membutuhkan kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha.
“Ini tidak bisa jalan sendiri. Semua pihak harus bergerak bersama supaya rencana ini cepat terealisasi,” katanya. (***)
