DomaiNesia

‎Rahmat Saleh Terima Audiensi IPHI Sumbar, Bahas Haji dan Infrastruktur Pertanian

www.domainesia.com

Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI, Rahmat Saleh, menerima audiensi dari Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Sumatera Barat di Ruang Pleno Fraksi PKS, Gedung Nusantara I, DPR RI, Jakarta, Jumat (22/8/2025).

‎Pertemuan itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh diskusi, dengan dua isu utama yang menjadi perhatian, yakni penyelenggaraan haji serta pembangunan infrastruktur pertanian di Sumatera Barat.

‎Dalam pertemuan tersebut, sejumlah pengurus IPHI Sumbar menyampaikan aspirasi terkait kendala dan tantangan yang masih dihadapi para jamaah haji asal daerah tersebut.

‎Mereka menilai, meskipun penyelenggaraan ibadah haji setiap tahun mengalami perbaikan, masih ada sejumlah persoalan mendasar yang membutuhkan perhatian serius pemerintah, baik dari sisi pelayanan, biaya, maupun pembinaan jamaah.

‎Mereka berharap wakil rakyat di Senayan dapat memperjuangkan kepentingan jamaah haji, khususnya dari daerah.

‎Selain persoalan haji, diskusi juga merambah pada isu pembangunan infrastruktur pertanian di Sumatera Barat.

‎Sektor pertanian merupakan tulang punggung ekonomi masyarakat Minangkabau, namun hingga kini masih menghadapi keterbatasan infrastruktur, mulai dari jaringan irigasi, jalan usaha tani, hingga sarana pasca panen.

‎Menanggapi hal itu, Rahmat Saleh menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak dalam memperbaiki sistem penyelenggaraan haji.

‎Dia menilai, masukan dari IPHI sebagai organisasi yang menaungi para alumni haji sangat berharga untuk dijadikan bahan evaluasi.

‎“IPHI memiliki pengalaman langsung dalam mendampingi dan mendengar cerita para jamaah. Karena itu, saya memandang penting masukan ini untuk disampaikan kepada Kementerian Agama maupun lembaga terkait lainnya,” kata Rahmat.

‎Rahmat mengakui keluhan ini sejalan dengan banyak aspirasi yang ia terima dari masyarakat Sumbar, termasuk soal pertanian.

‎Ia menyebut, masih banyak petani yang kesulitan mengakses lahan pertanian karena jalan rusak atau minimnya sarana pendukung.

‎“Kalau infrastruktur pertanian tidak memadai, produktivitas akan terganggu. Padahal, Sumbar punya potensi besar untuk menjadi lumbung pangan,” katanya.

‎Rahmat menekankan pembangunan infrastruktur pertanian merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah.

‎“Dukungan APBD sangat penting, selain itu perlu sinergi antara pusat dan daerah. Kita dorong agar pembangunan di bidang ini lebih berkesinambungan,” jelasnya.

‎Rahmat juga menyampaikan komitmennya untuk selalu memperjuangkan program yang langsung menyentuh kepentingan petani.

‎Rahmat menegaskan ia akan membawa aspirasi tersebut ke forum resmi DPR RI, baik melalui rapat kerja dengan kementerian terkait maupun melalui jalur fraksi.

‎”Saya ingin memastikan bahwa suara masyarakat Sumbar terdengar jelas di Senayan. Aspirasi ini bukan hanya catatan, tapi akan kita perjuangkan bersama,” ujarnya. (***)