SELATPANJANG – Sebanyak 74 pejabat Eselon II dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti resmi menduduki jabatan baru, Jumat (22/08/2025). Pelantikan yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil, di Ballroom Afifa Jalan Banglas, Selatpanjang, ini menandai perombakan birokrasi yang diharapkan mampu meningkatkan pelayanan publik.
Usai pelantikan, Muzamil menyampaikan bahwa mutasi ini adalah momentum penting untuk menyegarkan semangat pengabdian. “Pelantikan ini adalah momentum penting untuk menyegarkan kembali semangat pengabdian kepada negeri tercinta,” ujarnya.
Lebih lanjut, Muzamil menekankan pentingnya birokrasi yang responsif, inovatif, dan berorientasi pada hasil, mengingat kompleksitas tantangan dan tingginya tuntutan masyarakat. Ia juga mengingatkan para pejabat yang baru dilantik bahwa jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan dengan pengabdian.
“Mari kita tempatkan masyarakat sebagai prioritas utama,” tegasnya. “Ingatlah, di balik setiap kebijakan yang kita buat, ada wajah-wajah yang berharap, ada anak-anak yang menantikan masa depan lebih baik, ada orang tua yang mendambakan pelayanan yang ramah, dan ada uang rakyat yang harus kita pertanggung jawabkan.”
Wabup juga berpesan agar para pejabat segera beradaptasi dan menunjukkan kinerja optimal. Evaluasi akan terus dilakukan dan pelantikan ini bukanlah yang terakhir, imbuhnya.
Muzamil menambahkan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berkomitmen untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, responsif, dan berintegritas demi mencapai cita-cita “Menuju Meranti Unggul, Agamis dan Sejahtera.”
Acara pelantikan tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, di antaranya Plh Sekda Kepulauan Meranti Sudandri, Asisten Administrasi Umum Mahadi, Anggota DPRD Meranti Al Amin, Kepala BKPSDM Bakharuddin, serta beberapa Kepala OPD lainnya.
Kepala BKPSDM Bakharudin menjelaskan bahwa pelantikan ini merupakan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati bersama Badan Pertimbangan Pangkat dan Jabatan (Baperjakat). “Ini hasil evaluasi yang dilakukan,” ungkap Bakharudin. Ia menambahkan, pelantikan ini telah mendapatkan persetujuan teknis dari BKN dan rekomendasi dari Kemendagri, sehingga pelaksanaannya sesuai dengan mekanisme yang berlaku. “Artinya, pelantikan ini dilaksanakan telah sesuai dengan mekanisme,” pungkasnya.
