Jakarta — Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) kembali mendapat kucuran dana pembangunan dari pemerintah pusat. Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Irigasi Tahap III tahun anggaran 2025, Sumbar dipastikan memperoleh anggaran sebesar Rp 100.455.653.672.
“Melalui sinergi Komisi V DPR RI dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Alhamdulillah kita berhasil memastikan dana Rp 100,45 miliar lebih untuk Sumbar,” ujar Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, kepada wartawan di Padang.
Zigo menyebutkan, dana tersebut akan disebar untuk pembangunan dan rehabilitasi 95 titik irigasi yang tersebar di 15 kabupaten/kota di Sumbar.
Berikut sebaran pembangunan irigasi di Sumbar:
1. Kota Padang Panjang – 9 daerah irigasi
2. Kota Sawahlunto – 1 daerah irigasi
3. Kota Solok – 3 daerah irigasi
4. Kota Padang – 7 daerah irigasi
5. Kota Pariaman – 1 daerah irigasi
6. Kabupaten Limapuluh Kota – 4 daerah irigasi
7. Kabupaten Padang Pariaman – 5 daerah irigasi
8. Kabupaten Pasaman – 3 daerah irigasi
9. Kabupaten Pasaman Barat – 1 daerah irigasi
10. Kabupaten Pesisir Selatan – 13 daerah irigasi
11. Kabupaten Sijunjung – 3 daerah irigasi
12. Kabupaten Agam – 17 daerah irigasi
13. Kabupaten Dharmasraya – 6 daerah irigasi
14. Kabupaten Solok – 5 daerah irigasi
15. Kabupaten Solok Selatan – 17 daerah irigasi
Politisi muda asal Sumbar itu menegaskan bahwa perjuangan membawa program ini adalah bentuk komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
“Alhamdulillah, perjuangan ini membuahkan hasil. Inpres Irigasi Tahap III ini adalah bukti nyata perhatian pemerintah pusat terhadap kebutuhan petani di Sumbar. Dengan adanya tambahan 95 titik irigasi, kita berharap kesejahteraan petani lebih terjamin, kebutuhan masyarakat terpenuhi, produksi pangan meningkat, dan swasembada pangan tercapai sebagaimana dicita-citakan Presiden Prabowo,” ungkap Zigo.
Ia menambahkan, manfaat anggaran ini tidak hanya untuk peningkatan produktivitas pertanian, tetapi juga untuk memperbaiki saluran irigasi rusak, menjamin ketersediaan air sawah, serta mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana.
“Agar pengerjaannya tepat sasaran dan tepat waktu, Komisi V DPR RI khususnya kami sebagai wakil rakyat dari Sumbar akan mengawasi langsung jalannya pembangunan,” tegas Zigo. (***)
