Jakarta – Anggota DPR RI Fraksi PKS, Rahmat Saleh, berharap sosok yang nantinya menggantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI merupakan figur yang memiliki independensi dan tidak terikat dengan kepentingan oligarki.
Rahmat mengatakan, Presiden Prabowo Subianto diharapkan segera mengajukan dua nama calon Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut.
Menurut Rahmat, calon yang diajukan harus berasal dari putra-putra terbaik bangsa serta memiliki kapasitas untuk mendampingi Presiden dalam menjalankan pemerintahan hingga akhir masa jabatan.
“Mudah-mudahan dari nama yang diajukan adalah putra-putra terbaik bangsa ini dan tidak punya keterikatan terhadap oligarki,” kata Rahmat dalam keterangannya di Gedung Senayan DPR, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Ketua Umum GEMA Keadilan itu menilai, Wakil Presiden mendatang perlu memiliki visi yang sejalan dengan Presiden Prabowo.
Dengan demikian, keduanya dapat bekerja sama dalam menjalankan dan menyukseskan program-program pemerintahan.
Rahmat berharap proses pengisian posisi Wakil Presiden tidak hanya menjadi bagian dari pergantian kepemimpinan, namun juga menghasilkan sosok yang mampu menjalankan amanah konstitusi dan bekerja untuk kepentingan bangsa.
Pernyataan Rahmat tersebut disampaikan setelah Gibran secara resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada MPR RI pada Kamis (12/11/2026).
Ketua MPR RI Ahmad Muzani sebelumnya menyampaikan bahwa surat pengunduran diri tersebut juga telah disampaikan Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dengan pengunduran diri tersebut, proses selanjutnya berada di tangan MPR untuk menindaklanjuti kekosongan jabatan Wakil Presiden sesuai mekanisme konstitusional.
Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, Presiden mengajukan dua calon Wakil Presiden kepada MPR untuk dipilih melalui sidang paripurna.
Rahmat berharap Presiden Prabowo dapat segera mengusulkan nama-nama calon pengganti sehingga proses pengisian posisi Wakil Presiden dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. (***)
