Padang – Dewan Pembina Jaringan Pemred Sumbar (JPS) HM Nurnas, menegaskan bahwa kolaborasi media yang dibangun dalam JPS merupakan bagian penting dari pilar demokrasi di daerah.
Hal itu disampaikannya dalam rangkaian pelantikan pengurus JPS periode 2025-2028 sekaligus penyerahan Medal of Honor Bakti untuk Negeri di Padang, Kamis (2/4/2026).
Menurut Nurnas, peran media melalui JPS telah terlihat dalam berbagai dinamika yang terjadi di Sumbar, termasuk dalam menyikapi berbagai peristiwa dan musibah yang terjadi di daerah.
“Kolaborasi JPS melalui media menjadi salah satu landasan demokrasi. Dari berbagai peristiwa di Sumbar, termasuk saat musibah, muncul gerak bersama untuk memberikan dukungan dan kontribusi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penghargaan Medal of Honor yang diberikan JPS merupakan bentuk apresiasi terhadap individu dan lembaga yang dinilai memiliki kontribusi nyata, khususnya dalam penanganan bencana.
Proses penentuan penerima penghargaan dilakukan melalui mekanisme seleksi oleh Ketua Panitia Almudazir bersama tim, dengan menetapkan masing-masing enam tokoh dan enam lembaga penerima.
“Kami melihat pentingnya memberikan apresiasi. Ini bentuk kepedulian JPS terhadap mereka yang telah berkontribusi bagi masyarakat,” katanya.
Nurnas berharap, ke depan JPS terus berperan aktif dalam memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah, tidak hanya melalui pemberitaan, tetapi juga melalui aksi nyata dan kepedulian sosial.
“Kami berharap ke depan JPS tetap memberikan kontribusi untuk daerah, karena apa yang dilakukan hari ini adalah bagian dari pengabdian,” ujarnya.
Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya menjaga independensi dan netralitas media, terutama menjelang momentum politik seperti pemilihan kepala daerah (Pilkada).
“JPS harus tetap menjaga independensi. Tidak boleh ada keberpihakan, apalagi menjelang Pilkada. Media harus tetap objektif dan profesional,” ucapnya.
Dengan komitmen ini, JPS diharapkan terus menjadi organisasi yang tidak hanya memperkuat solidaritas antar pemimpin redaksi, tetapi juga menjaga marwah pers sebagai pilar demokrasi yang independen dan bertanggung jawab. (***)
