Jakarta – Kekayaan sumber daya alam (SDA) Indonesia harus memberikan manfaat ekonomi sebesar-besarnya bagi negara dan masyarakat, bukan justru lebih banyak menguntungkan negara perantara. Karena itu, Ketua Umum DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), Zigo Rolanda, mendukung instruksi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia agar ekspor komoditas tambang dan gas dikirim langsung ke negara tujuan.
Zigo yang juga Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Golkar menilai, kebijakan tersebut penting untuk menjaga kedaulatan ekonomi sekaligus memastikan manfaat perdagangan SDA tercatat secara optimal dalam neraca perdagangan dan penerimaan negara.
Menurutnya, pengiriman komoditas melalui negara perantara berpotensi mengurangi manfaat ekonomi yang semestinya diperoleh Indonesia, terutama dari sisi penerimaan devisa dan pajak.
“Barang kita yang punya, kekayaan alam kita yang punya, maka ekspor harus langsung dari Indonesia ke negara tujuan agar pencatatan neraca perdagangan serta penerimaan devisa dan pajak masuk penuh ke kas negara,” kata Zigo, Selasa (3/11/2026).
Ia menilai, instruksi Bahlil merupakan langkah strategis untuk memperkuat kendali Indonesia atas perdagangan komoditas tambang dan gas. Jalur perdagangan SDA harus memberikan manfaat maksimal bagi kepentingan nasional, bukan membuka peluang bagi pihak ketiga untuk mengambil keuntungan dari aktivitas ekspor Indonesia.
“Instruksi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia agar ekspor komoditas tambang dan gas tidak lagi transit di negara perantara adalah sikap yang sangat tepat dan bernyali untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia. Jangan biarkan kedaulatan ekonomi kita diatur-atur atau dimanfaatkan oleh pihak ketiga,” ujar Zigo.
Ia menambahkan, pengiriman langsung kepada negara pembeli juga penting untuk memperkuat posisi tawar Indonesia dalam perdagangan internasional maupun hubungan geopolitik.
“Dengan pengiriman langsung, wibawa bangsa terjaga dan nilai tambah transaksi tercatat penuh untuk kesejahteraan 280 juta rakyat Indonesia,” katanya.
Lebih jauh, Zigo, wakil rakyat dari Sumatera Barat itu menekankan bahwa penguatan kendali perdagangan SDA perlu diikuti dengan tata kelola sektor pertambangan yang transparan dan berpihak pada kepentingan nasional. Pengelolaan kekayaan alam tidak boleh hanya berorientasi pada penerimaan negara, tetapi juga harus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat, khususnya di daerah penghasil.
Dalam hal ini, ia mendukung kebijakan afirmatif yang memberikan prioritas kepada pengusaha daerah, badan usaha milik daerah (BUMD), dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam pengelolaan Izin Usaha Pertambangan (IUP), termasuk membuka kesempatan bagi kontraktor lokal.
Menurut Zigo, pelibatan pelaku usaha daerah akan memperluas kesempatan masyarakat untuk terlibat langsung dalam kegiatan ekonomi di wilayahnya. Dengan demikian, aktivitas pertambangan dapat memberikan dampak lebih luas melalui penciptaan peluang usaha, lapangan kerja, dan perputaran ekonomi di daerah.
Selain itu, ia mendukung penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sebagai instrumen pengendalian pasokan komoditas. Pengaturan produksi tersebut dinilai penting untuk menjaga keseimbangan pasokan sekaligus mendukung stabilitas harga komoditas nasional.
Pada aspek hilirisasi, Zigo juga menekankan pentingnya pembangunan smelter yang berorientasi pada pengolahan hingga menghasilkan produk jadi atau produk akhir. Langkah ini diperlukan agar Indonesia memperoleh nilai tambah lebih besar dari kekayaan alamnya, bukan hanya mengandalkan ekspor bahan mentah.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan instruksi agar produk energi dan mineral Indonesia yang diekspor dikirim langsung ke negara tujuan. Arahan tersebut disampaikan saat membuka Minerba Convex 2026 di Jakarta, Senin (2/11/2026).
Bahlil secara khusus meminta Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM serta Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memastikan pengiriman gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) dilakukan langsung kepada negara pembeli.
Melalui penataan jalur ekspor, penguatan hilirisasi, serta pelibatan pengusaha lokal, Zigo berharap pengelolaan sumber daya alam Indonesia semakin memberikan manfaat nyata bagi kepentingan nasional. Baginya, kekayaan alam yang dimiliki Indonesia harus menjadi kekuatan ekonomi bangsa dan hasilnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. (***)
