Tanah Datar — Upaya mengurai kemacetan kronis di kawasan Padang Luar dan sekitarnya memasuki babak baru. Rencana pembangunan flyover yang sebelumnya terkendala pembebasan lahan dan kebutuhan anggaran kini diarahkan pada solusi yang dinilai lebih realistis, yakni menghidupkan kembali trase bypass sepanjang sekitar enam kilometer yang telah direncanakan sejak era 1990-an.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, H. Andre Rosiade, mengatakan trase bypass tersebut akan dioptimalkan menjadi jalur alternatif yang terintegrasi dengan pembangunan exit tol dari arah Padang Panjang menuju Agam.
Menurut Andre, persoalan utama yang selama ini menghambat pembangunan flyover adalah pembebasan lahan dan relokasi pedagang. Pemerintah daerah juga dinilai tidak memiliki anggaran yang cukup untuk menyediakan lokasi baru bagi para pedagang.
“Waktu itu ada tanah alokasi. Bupati bertanya, pedagang mau direlokasi ke mana? Bupati juga tidak punya uang untuk mencarikan lokasi baru bagi pedagang. Kalau menggunakan standar ke depan, kebutuhan anggarannya sekitar Rp119 miliar. Itu salah satu penyebab kita tidak berhasil membangun flyover,” ujar Andre, Sabtu (22/8/2026).
Kini, lanjutnya, pemerintah pusat bersama pihak terkait menyiapkan skema yang dinilai lebih konkret. Trase bypass yang selama puluhan tahun belum terealisasi akan dimanfaatkan untuk mendukung akses exit tol.
“Dari awal tahun 1990-an kita sudah punya trase bypass. Trasenya sudah dibuat, tetapi lahannya tidak pernah dibebaskan karena pemerintah provinsi memang kekurangan anggaran. Sekarang trase ini akan kita optimalkan untuk membangun exit tol,” katanya.
Andre menyebut exit tol dari arah Padang Panjang menuju Agam direncanakan berada di kawasan Pasar Amor. Dengan skema tersebut, kendaraan tidak perlu lagi seluruhnya masuk ke jalur nasional menuju Padang Luar yang selama ini menjadi salah satu titik kemacetan.
“Insyaallah exit tolnya kita siapkan di daerah Pasar Ampek. Supaya tidak macet dan kendaraan tidak masuk ke jalan nasional di Padang Luar, bypass yang trase-nya sudah direncanakan sepanjang enam kilometer itu akan dibangun oleh pemerintah pusat melalui anggaran exit tol,” jelasnya.
Menurut Andre, skema tersebut sekaligus menyelesaikan dua kebutuhan infrastruktur. Pemerintah dapat membangun akses exit tol sekaligus merealisasikan bypass yang telah direncanakan sejak puluhan tahun lalu.
“Trasenya dibebaskan, tanahnya dibayarkan, lalu dibangun sepanjang enam kilometer. Jadi masyarakat mendapatkan dua manfaat. Tol dapat, akses menuju kawasan Bukittinggi juga terbantu, dan bypass yang kita angan-angankan sejak tahun 1990-an akhirnya terwujud,” tegasnya.
Andre menilai solusi tersebut lebih rasional dibandingkan memaksakan pembangunan flyover yang membutuhkan anggaran besar serta menghadapi persoalan relokasi pedagang dan pembebasan lahan.
“Saya rasa ini solusi yang paling rasional dan objektif demi mengurai kemacetan yang ada,” pungkas Andre. (***)
